PPNI Berikan Pemahaman Berpolitik Bagi Perawat Dalam Menghadapi Kontestasi

Infokom DPP PPNI - Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI) memberikan pemahaman terhadap peran perawat berkaitan dengan perpolitikan, terutama menjelang Pilkada serentak yang akan datang.

Sehubungan dengan hal tersebut, kali ini Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah bersama Tim Penanganan Covid-19 DPP PPNI menggelar Daily Zoominar episode 163, dengan mengangkat tema Politik Profesi Pemberdayaan Dan Peran Politik Perawat.

Dengan menghadirkan narasumber kompeten yang pernah menjadi Anggota Legislatif yaitu Dedi Aprizal dan Oman Fathurohman, serta dipandu moderator Jajat Sudrajat.

“Saya tidak sangat ahli di dalam masalah politik, tetapi paling tidak yang kita pahami, bicara politik itu ada arti umum dan ada arti khusus, istilah ibadah itu ada amma (umum) dan khassah (khusus),” kata Harif Fadhillah saat menjadi Keynote Speaker pada Daily Zoominar ke 163, melalui kanal Youtube Bapena PPNI, Rabu (25/11/2020).

Diterangkannya, bahwa politik arti umumnya sebenarnya ada beberapa dimensi, jadi dimensi pertamanya adalah tentu saja berkaitan yang disebut dengan politik yang merupakan usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Harif Fadhillah mengatakan apapun yang dilakukan oleh warga negara, baik dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama kelompok yang lebih luas dalam rangka mewujudkan kebaikan bersama, yang itulah adalah istilah politik menurut Aristoteles, sebagai konsepsi awal dari apa yang disebut dengan politik.

Menurutnya, ada pula konsep praktis, yang sering digunakan pada istilah-istilah politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Jika melihat ini akan sesuai dengan istilah Trias Politika, yaitu adanya Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif.

Diungkapkannya juga bahwa politik dapat diartikan secara praktis, adalah upaya-upaya yang berkaitan dengan kegiatan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat, seperti dalam pemilihan RT, arisan, paguyuban, yang menurutnya sudah ada unsur politiknya.

Disebutkannya pula, adanya istilah Terminologi Politik, ini diarahkan khusus yang kaitannya bukan kekuasaan tetapi bagaimana politik itu adalah segala sesuatu yang terkait dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini diartikan dengan keluarnya sebuah kebijakan, misalkan adanya sebuah bentuk peraturan perundang-undangan, dan itulah adalah sebuah hasil dari proses politik.

Berdasarkan pengamatan tersebut, maka DPP PPNI melalui MUNAS Tahun 2015 di Palembang, secara khusus telah membahas dalam struktur organisasinya, yaitu ada yang namanya Ketua DPP atau Bidang Hukum dan Pemberdayaan Politik pada tingkat bidang ataupun departemen, baik itu berada di Pusat (DPP) sampai pada tingkat Kabupaten/Kota (DPD).

“Ini menunjukkan bahwa PPNI juga menyadari bahwa dalam mencapai tujuan profesi ini tidak lepas dari bagaimana usaha-usaha politik yang harus dilakukan,” ungkap Harif Fadhillah.

“Sehingga sampai hari ini, sebenarnya kalau dikatakan PPNI itu tidak boleh tabu, jelas PPNI tidak boleh tabu di dalam berpolitik,” lanjutnya.

Tetapi di dalam pendekatan secara praktis, diterangkannya bahwa profesi ini punya nilai-nilai dan norma-norma yang tentu saja meliputi diri sendiri, sehingga perawat harus cermat betul memilih strategi dan tindakan kontestasi dalam kontek perpolitikan di negara maupun di daerah masing-masing.

“Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sebenarnya PPNI sudah lama memberikan sinyalemen dalam menghadapi politik ini dengan menggunakan istilah strategi High Political atau politik tingkat tinggi,” sebut Harif Fadhillah.

Artinya, menurut pandangannya, bahwa bukan politik yang terjebak dalam satu kepentingan sesaat, tetapi tentunya politik yang lebih memberikan kemanfaatan bagi berbagai elemen keperawatan dalam jangka waktu yang cukup panjang.

“Kita pernah punya pengalaman berpolitik nasional dalam upaya menggoalkan UU keperawatan. Saya kebetulan sebagai Koordinator gerakan nasional UU Keperawatan pada saat itu, yang mana kita mendapatkan dukungan bukan hanya dari satu partai politik saja, namun semua partai politik mendukung,” kenang Harif Fadhillah.

“Tapi semua itu tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan untuk mendapatkan dukungan tersebut, tetapi ada upaya yang saling menguntungkan antara kita dengan berbagai kekuatan politik itu untuk kemaslahatan bersama. Ini barangkali sebagai sinyaleman pengantar untuk bahasan kita dalam kontek perpolitikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut disimpulkannya, jika saat ini dihubungkan dalam menghadapi Pilkada, Pilgub, maupun nantinya Pileg dan Pilpres. Tentunya juga harus mencermati hal-hal yang disampaikan tadi demi kebaikan profesi, jadi bukan hanya kepentingan sesaat tapi jangka panjang.

“Untuk itulah kami hadirkan narasumber, sehingga kita makin menjadi clear dan tepat serta apa saja yang harus kita lakukan, terutama disaat menghadapi kontestasi, pergolakan politik yang berada di tengah-tengah kita,” ucapnya.

Harif Fadhillah mengingatkan pula, adanya berbagai peraturan juga yang melingkupi profesi, contohnya pada PNS, perlunya kehati-hatian juga sebagai seorang PNS, dikarenakan PNS diperbolehkan memilih, sementara ketentuan apa saja yang tidak diperbolehkan itu ada pada Undang-Undang.

“Teman-teman jangan sampai tidak tahu, jangan sampai terjebak pada suatu urusan sehingga di kemudian hari anda yang akan merugi sendiri,” tegasnya.

Namun diingatkannya juga, bahwa jika perawat tidak berpolitik juga tidak baik, hal tersebut bukan mencerminkan seorang warga negara yang baik, dan tidak menjadi selaras juga terhadap tujuan organisasi PPNI.

“Semoga kita tetap eksis berada di semua atau diantara seluruh kekuatan politik yang harus kita memanfaatkan dan bukan kita yang dimanfaatkan, sekaligus supaya kita tidak salah melangkah dan kita tidak terjebak pada sesuatu hal yang buruk bagi diri kita,” tutup Harif Fadhillah.  (IR)

Sumber Foto : Screenshoot Youtube Bapena PPNI