DPP PPNI Kuker Atas Program Satu Desa Satu Perawat Di Bombana

Infokom DPP PPNI - Eksistensi pengurus PPNI yang dapat memberikan perubahan dan berdampak baik bagi masyarakat akan mendapat perhatian dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Untuk mengetahui dari dekat program unggulan Satu Desa Satu Perawat yang telah dicanangkan dan sudah berjalan di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Tim DPP PPNI yang telah mendapatkan delegasi dari Ketum DPP PPNI Harif Fadhillah melakukan kunjungan kerja (kuker) di Sulawesi Tenggara, 25-27 Oktober 2019.

Tim DPP PPNI terdiri dari Ahmad Eru Saprudin, M.Kep, Sp.Kom (Sekretaris III), Dr. Sigit Mulyono, S.Kp, MN (Ketua Departemen Kesejahteraan), Elsi Dwi Hapsari, S.Kp, M.S, D.S (Ketua Departemen Penelitian), dan Ns. Achirman, S.Kep, M.Kep (anggota Departemen Pelayanan).

Mengawali kunjungan kerja, terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Satu Desa Satu Perawat di Hotel Grand Lampusui, Kab. Bombana, Sulawesi Tenggara, Jumat (25/10/2019).

Pada kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Kabupaten Bombana H. Tafdil, SE, MM, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komisi III (Bidang Pengembangan Masyarakat Desa) Hj. Andi Nirwana, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPNI Propinsi Sulawesi Tenggara Heriyanto, SKM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dr. Sunandar, Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Drs. Hasdin Ratta, M.Si, dan Kepala Bidang Keperawatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana.

Hadir pula Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PPNI Kabupaten Bombana Satar, SKM, Ketua DPD PPNI Kabupaten Konawe Kepulauan Kalpin, S.Kep, M.Kes dan lebih dari 50 orang perawat desa serta perwakilan Kepala Desa dari Kabupaten Bombana.

Disaat pengarahan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dr. Sunandar, mengungkapkan bahwa selama 3 tahun terakhir ini, Sunandar melihat peranan perawat desa yang berdampak pada penurunan angka mortalitas, mobiditas, dan potensi Kejadian Luar Biasa (KLB).

Dijelaskannya, penurunan potensi KLB dapat dilihat dari jumlah penderita DBD yang sudah 2 tahun terakhir ini jumlah penderitanya sangat berkurang. Selain itu, kejadian diare juga menurun padahal Kabupaten Bombana merupakan daerah endemik.

Dr. Sunandar juga menyampaikan 5 issue strategis yang harus dipahami oleh perawat desa diantaranya terkait stunting, angka kematian ibu, imunisasi, eliminasi penyakit Tuberculosis Paru pada 2030, dan fungsi koordinasi. Ia mengharapkan dengan kedatangan tim dari DPP PPNI dapat membawa perubahan yang lebih bagus lagi bagi pemberdayaan perawat desa.

Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Drs. Hasdin Ratta, M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa program perawat desa di Kabupaten Bombana diawali dengan adanya MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Daerah Bombana dengan PPNI. Adapun proses rekruitmen dan tes sama persis dengan rekruitmen CPNS.

Pada tahun 2019 ini disampaikannya, adanya laporan kesulitan teknis Kader Pembangunan Manusia (KPM) dengan latar belakang kader kesehatan, sehingga dimungkinkan untuk kedepannya perlu dipertimbangkan keterlibatan perawat desa pada program tersebut.

Diharapkannya, di tahun 2020 program KPM dapat disempurnakan, di samping itu ia menyarankan agar perawat desa dapat menghadiri Musyarawarah Desa, sehingga dapat memberikan masukan terkait kegiatan di bidang kesehatan.

Di kesempatan yang sama, Ketua DPW PPNI Provinsi Sulawesi Tenggara, Heriyanto, SKM dalam arahannya menyampaikan bahwa program Satu Desa Satu Perawat diawali dengan adanya penandatangan MoU program Satu Desa Satu Perawat yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPNI Sulawesi Tenggara.

Terwujudnya perawat desa tidak lepas dari adanya dukungan yang kuat dari para pemangku kepentingan dan juga semangat dari perawat desa. Disaat itu pula Heriyanto, SKM juga mengucapkan terima kasih kepada tim DPP PPNI atas kepercayaannya dalam melakukan kunjungan ke Kabupaten Bombana.

Mewakili Tim DPP PPNI, Ahmad Eru Saprudin menyampaikan bahwa tujuan dari kunjungan tim dari DPP PPNI dan mengenalkan anggota tim serta mengucapkan terima kasih atas fasilitasi dari DPW PPNI Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajarannya.

Setelah sambutan dan pengarahan, dilanjutkan dengan kegiatan wawancara kepada segenap pemangku kepentingan, dilakukan pula Focus Group Discussion (FGD) pada perawat desa dan pengisian kuesioner pada seluruh perawat desa yang hadir. Seluruh peserta yang hadir tampak antusias dan mengikuti kegiatan hingga selesai.

Pada hari Sabtu (26/10/2019), Tim melakukan kunjungan lapangan ke tempat perawat desa berdinas sehari-harinya, yaitu di Desa Lampata dan Dewa Watu Mentade.

Tim didampingi oleh Ketua DPW PPNI Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua DPD Kabupaten Bombana, Ketua DPD Kabupaten Konawe Kepulauan dan jajarannya.

Saat kunjungan ke Desa Lampata, perawat desa yang bertugas yaitu Imaludin, AMd.Kep, berada di Posyandu Teratai dan bertugas selama 3 hari dalam satu minggu. Selebihnya Imaludin berkeliling mengunjungi warga desa yang berjumlah sekitar 120 kepala keluarga untuk mengecek kondisi kesehatan mereka.

Tim DPP PPNI juga berkesempatan untuk mewawancarai dua orang Camat, Kepala Desa Lampata, dan 3 orang kader kesehatan. Selain itu, melakukan observasi terhadap ruangan tempat Imaludin memberikan asuhan perawatan pada klien yang mengunjungi Posyandu, ketersediaan peralatan yang mendukung tugas perawat desa, dan melakukan kunjungan rumah pada sejumlah warga disekitar Posyandu Teratai.

Disaat kunjungan ke Desa Watu Mentade, Tim DPP PPNI menemui perawat desa yang bertugas yaitu Suriani, S.Kep,Ns, dikesempatan ini pula Kepala Desa Wantu Mentade turut menyambut kedatangan Tim.

Berdasarkan kunjungan selama dua hari ke Kabupaten Bombana, Tim DPP PPNI mendapatkan kesan yang kuat dengan adanya dukungan dari segenap pemangku kepentingan bagi pelaksanaan perawat desa dan semangat perawat desa dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut hasil wawancara, FGD, dan observasi juga terlihat adanya kesan yang positif dari masyarakat, kepala desa, dan pejabat setempat terkait keberadaan perawat desa karena dapat merasakan manfaat secara langsung sehingga harus dikembangkan secara nasional. (IR)

Sumber : Tim DPP PPNI (Elsi Dwi Hapsari)