DPP PPNI Gelar Monev Diklat : Sosialisasi PKB Edisi 3

Infokom DPP PPNI - Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya keperawatan yang unggul, maka Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perawat NasionaI Indonesia (PPNI) melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

Kegiatan ini telah berlangsung selama dua hari di Hotel Ibis Tamarin Jakarta, 19-20 Oktober 2019, dengan mengagendakan presentasi pelaksanaan Diklat dari masing-masing Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPNI seluruh Indonesia.

“Kehadiran kita disini dalam rangka monitoring dan evaluasi bidang Pendidikan dan Pelatihan. Kami juga menghadirkan narasumber untuk menambah pemahaman maupun wacana pada kita semua pada bidang Diklat pada zaman modern,” kata Harif Fadhillah, S.Kp.,SH.,M.Kep.,MH saat memberikan sambutan sebelum membuka kegiatan tersebut, Sabtu (19/10/2019).

Dihimbau oleh Ketum DPP PPNI ini untuk tetap mengikuti pelaksanaan hari kedua Minggu (20/10), dikarenakan pembicara yang akan hadir berasal dari KemenPAN-RB yang akan memberikan materi terkait dengan pelatihan-pelatihan untuk pencapaian angka kredit bagi PNS.

Dikesempatan ini, dijelaskan Harif Fadhillah mengenai keberadaan lambang Sertifikasi SNI-ISO 9001:2015 yang tertera pada backdrof dalam kegiatan ini, sebagaimana DPP PPNI telah menerapkan manajemen mutu. Untuk itulah sebagai bagian dari komitmen, maka setelah mendapatkan sertifikasi, DPP PPNI harus mencantumkannya di spanduk, backdrop, maupun kop surat nantinya.

“Sertifikasi yang didapat adalah kaitannya dengan manajemen mutu dalam proses bisnis yang ada pada tingkatan DPP PPNI, intinya kami ingin mendapatkan penilaian dari wakil masyarakat melalui lembaga berkompeten dan kredibel bahwa penggeloaan manajemen di DPP ini berstandar internasional,” imbuhnya.

“Saat ini sertifikasi masih dalam tingkat DPP, namun banyak pula permintaan dari DPW untuk mendapatkan hal yang sama pula, itu perlu kesabaran dan persiapan,” lanjutnya.

Dijelaskannya, untuk mendapatkan sertifikasi ternyata tidak mudah, selain persiapan juga dengan cara mengubah format, adany SOP, kebijakan-kebijakan dan semua ketentuan-ketentuan itu harus dipatuhi dalam pelaksananaan kerja sehari-hari.

“Sertifikasi ini dikeluarkan oleh ICSM (International Certification Services Management) sebagai pemberi sertifikasi yang kredibel, dibawah naugan KAN (Komite Akreditasi Nasional), keduanya lembaga independen badan sertifikasi nasional. Komitmen DPP setelah mendapatkan sertifikasi ini bukan tujuan akhirnya, namun menjadi langkah awal untuk kemajuan ke depannya,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, Harif fadhillah menerangkan pengalamannya menjadi pembicara diantara banyak presiden perawat sedunia disaat menghadiri hari Persatuan Perawat China ke 110 pada bulan September 2019 lalu.

Berdasarkan informasi dari Presiden Perawat Amerika pada acara tersebut, bahwa adanya 3 besar yang berpengaruh dalam pengelolaan perawat negara itu, yaitu Organisasi Perawat Amerika, Yayasan, dan Pusat Krendensialing Keperawatan Amerika.

Dikatakannya, Pusat Kredensialing di AS mempunyai fungsi sebagai merecognize (pengakuan), Kredensialing dan Sertifikasi, dan tentunya tidak ada campur tangan dari pemerintahnya.

Berkaitan dengan penjelasan itu, jika dikaitkan dengan KAN, maka ada keinginan dan harapan PPNI kedepannya, untuk memiliki sistem sertifikasi yang namanya disebut Lembaga Sertifikasi Person (LSP), dengan menggunakan standar 17024, yang sama dipakai juga di Amerika.

“Kita harus sudah memulai dan menata sistem kediklatan kedepannya dengan berstandar internasional serta mendapat recognize, karena dibeberapa negara lain, antara yang melatih dengan yang mensertifikasi itu berbeda. Tentunya dapat kita coba kedepannya dengan menata standar-standar dan administrasinya terlebih dahulu,” sebutnya.

Sehubungan dengan pendidikan, perlunya memahami bagaimana kondisi pendidikan formal. Saat ini  pendidikan formal berdasarkan UU Keperawata No 38/2014  mempunyai 3 jenis yaitu : pendidikan akademi, profesi, dan vokasi.

“Saat ini PPNI berupaya untuk mengadvokasi agar dapat membuka spesialis Onkologi dan Kardiovaskuler. Kita sudah ada kolegiumnya namun belum ada pendidikannya,” tuturnya.

Diungkapkannya juga pada kegiatan kali ini, memang lebih banyak membicarakan masalah PKB, ujungnya masalah Satuan Kredit Profesi (SKP) yang tujuan hanya untuk re-registrasi saja dan masih juga kewenangan PPNI untuk memberikannya, tetapi juga perlu fokus pada kompetensi keahlian khusus.

“Kita akan hasilkan dan fokus pada kompetensi keahlian kekhususan, sehingga akan ada 2 kegiatan dalam pelatihan, yaitu nantinya dapat disamakan namanya dengan pelatihan peningkatan kompetensi dan pelatihan keahlian kekhususan,” harap Harif Fadhillah.

Dipaparkannya, saat ini untuk pelatihan kekhususan sudah dipegang oleh Ikatan dan Himpunan serta mereka sudah punya modul-modul maupun standar kompetensinya.

Sehubungan yang paling utama mengenai sertifikat keahlian, dikatakannya, bahwa setelah seseorang mengikuti pelatihan harus diuji kompetensinya secara nasional, jika telah dinyatakan lulus, maka akan menerima sertifikat keahlian.

“Kami minta Ikatan dan Himpunan untuk membuat standar kompetensinya, standar pelatihan dan modulnya, termasuk standar untuk pelatihan TOT serta proses pengakuan atau ujianya. Kita akan buat bersama, tentunya ini ada hubungan dengan bidang Diklat,” ucap Harif Fadillah mengakhiri sambutannya.

Hadir pula pada kegiatan ini Sekretaris Jenderal DPP PPNI Dr. Mustikasari, S.Kp.,MARS, Bendahara Umum DPP PPNI Ns. Apri Sunadi, M.Kep.,Sp.KMB dan pengurus DPP PPNI lainnya.

Pada hari pertama, Prof.Dr. Nursalam, M.Nurs(Hons) yang juga selaku Ketua DPP PPNI Bidang Diklat menyampaikan materi Sosialisasi Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan (PKB) Edisi 3.

Sedangkan Prof.DR.Dr. Budi Wiweko, Sp.OG-KFER menyampaikan materi Bringing Education and Training of The INNA to The World and A Knowledge-Based Economy.

Untuk materi Latihan dan Simulasi PKB Edisi 3 disampaikan Miciko Umeda, S.Kp.,M.Biomed selaku Ketua Departemen Diklat DPP PPNI. Sementara Ernawati, S.Kp.,M.Kep.Sp.KMB menyampaikan Latihan dan Simulasi berkaitan dengan Akreditasi Kelembagaan. Setelah itu, penyampaian presentasi dari bidang Diklat masing-masing DPW PPNI se Indonesia.

Saat pelaksanaan hari kedua, Minggu (20/10/2019), peserta yang berasal dari semua provinsi termasuk dari pengurus DPW PPNI DKI Jakarta dan DPD PPNI se DKI Jakarta mendapatkan materi Revisi PermenPAN Jabatan Fungsional yang disampaikan Drs. Aba Subagja, MAP (KemenPAN-RB).

Kegiatan Monev Diklat berjalan sukses dan telah ditutup secara resmi oleh Ketua Umum DPP PPNI. (IR)