Infokom DPP PPNI - Melalui kemauan dan tekad yang kuat akhirnya Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) telah mempersembahkan gedung sekretariat yang baru bagi pengurus dan anggotanya.
Harif Fadhillah selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) sudah meresmikan penggunaan Kantor Sekretariat DPD PPNI Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, Sabtu (12/10/2019).
“Peresmian Kantor Sekretariat PPNI Batanghari itu memang sejalan dengan misi DPP PPNI yaitu sebagai penguatan kepengurusan PPNI pada semua level dan seluruh badan kelengkapan PPNI” ucap Harif Fadhillah usai kegiatan peresmian, di Graha PPNI, Jakarta (14/10/2019).
Diungkapkannya, bahwa penguatan organisasi (OP) itu dapat dilihat dari dua hal, melalui penguatan kelembagaan, juga dari penguatan peran dan fungsi.
“Penguatan kelembagaan itu antara lain adalah hal-hal atau aspek yang terkait dengan eksistensi PPNI dari berbagai sudut pandang, yang pertama dari sisi legalitas dengan penguatan melalui sisi konstitusi dan regulasi internalnya, seperti adanya AD/ART, Peraturan Organisasi, Pedoman Organisasi dan SOP OP. Itu merupakan penguatan dari aspek legalitas dan manajemen OP PPNI,” terang Harif Fadhillah.
Untuk itulah menurutnya, DPP PPNI telah membuat program dalam mengembangkan pedoman, membuat PO (peraturan organisasi) dalam rangka penguatan dari sisi berjalannya eksistensi dan legalitas organisasi dalam menjalankan manajemennya.
Ditambahkannya, dilakukan juga penguatan dari sisi pengurus, yang sudah membuat antara lain : Pedoman Kaderisasi, Sistem Komunikasi antar DPP & DPW PPNI, dan telah dibangun pada setiap bidang. Selama ini telah dilaksanakan pula kegiatan pertemuan maupun koordinasi pada setiap bidang tersebut. Adapula pertemuan yang telah diamanatkan dalam AD/ART seperti kegiatan Rakernas, Capacity Buiding sudah dilakukan.
Dalam penjelasaannya, PPNI telah menguatkan keanggotaannya, saat ini PPNI sudah membuat Sistem Informasi Keanggotaan (SIMK). Tentunya PPNI telah menyediakan data base keanggotaan, dan diharapkan data basenya bagus dan tervalidasi serta lengkap sehingga lebih punya manfaat.
“Dengan memiliki dan membuat sebuah data yang baik, kita dapat tawarkan sebagai upaya untuk meningkatkan posisi tawar PPNI dalam mengusulkan kebijakan yang berpihak pada perawat. Makanya SIMK ini erat kaitannya dengan penguatan keanggotaan,” jelasnya.
Berkaitan dengan penguatan secara fisik, sarana dan prasarana, diterangkannya dalam hubungan kegiatan peresmian Kantor Sekretariat di Jambi tersebut merupakan dalam rangka penguatan dari sisi fisiknya, maka kedudukannya harus tetap karena melayani anggota.
“Setiap level kepengurusan PPNI harus mempunyai kedudukan yang tetap. Tentu keberadaan kesekretariatan biasanya bertahap, dapat melalui secara sewa, pinjam pakai, ataupun sudah milik sendiri. Harus tetap kedudukannya dikarenakan melayani anggota. Jika dalam melayani kedudukannya tidak tetap, sepertinya agak sulit untuk dicintai anggota,” harapnya.
Bukan hanya sekedar peresmian yang dilihat, tapi lihatlah bahwa adanya Kantor Sekretariat yang baru diresmikan terakhir, salah satunya di Jambi dan sebelumnya Sekretariat DPW DKI Jakarta (5/10/2019), semuanya merupakan milik PPNI sendiri. Hal ini merupakan bagian program DPP PPNI dalam rangka penguatan OP pada semua level.
“Untuk itulah maka perlunya penguatan peran dan fungsi termasuk pula penguatan kelembagaan. Kalau semua sudah kuat dan berjalan baik, maka OP PPNI dapat berfungsi dengan baik pula. Dengan adanya keberadaan kantor yang bagus, baik dan tepat guna, dapat memfasilitasi pekerjaan pengurus, maka akan meningkatkan motivasi untuk melaksanakan peran dan fungsinya,” imbuhnya.
Berkaitan dengan pentingnya kepemilikan sertifikat diatasnamakan PPNI, Harif Fadhillah beralasan bahwa hal tersebut bertujuan untuk membesarkan PPNI, dikarenakan PPNI merupakan organisasi profesi masyarakat perawat yang punya badan hukumnya. Tentunya sebagai perkumpulan, maka PPNI mempunyai hak dan kewajiban layaknya seorang person (manusia), jadi mempunyai hak untuk memiliki aset.
“Di dalam hukum di Indonesia, bukti kepemilikan yang paling hakiki itu dapat ditunjukkan dengan adanya sertifikat kepemilikan, dan bila ada namanya yang tertera disertifikat berarti itu miliknya. Jadi kalau kepemilikannya itu PPNI, maka seharusnya ada tulisan PPNI dalam sertifikat. Namun jika tercantum tertera nama perorangan, berarti itu masih belum milik PPNI,” tegasnya.
Sehubungan dengan permasalahan tersebut, diterangkannya, bila masih ada kepemilikan gedung sekretariat yang masih belum punya PPNI, sesuai dengan peraturan organisasi PPNI mengenai pengelolaan aset, maka harus dilakukan secara bertahap untuk dibalik namakan.
“Tentu hal tersebut perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya secara seksama melalui musyawarah dengan melibatkan beberapa pihak terkait. Jadi jangan sampai atau bisa saja berakibat kurang baik dikemudian hari nantinya. Bila belum diatasnamakan PPNI, dikhawatirkan akan hilang hak kepemilikannya,” tuturnya.
Harif fadhillah menegaskan kembali, bahwa gedung yang dibangun dan diupayakan berdiri itu menggunakan dana organisasi atau iuran anggota PPNI, sehingga jelas itu merupakan aset, jadi jangan sampai hilang dan tentunya akan sia-sia nantinya, maka perlu diatasnamakan PPNI .
“Tetapi hal tersebut dalam pelaksanaannya tidak begitu mudah, perlu dan harus dipahami terlebih dahulu pada internalisasi. Jadi dicoba untuk didiskusikan lalu diterapkan berikutnya,” keingginan dari Ketum DPP PPNI.
Pada kesempatan ini hadir pula Rohman Azzam Ketua DPP PPNI Bidang Infokom, Muhammad Syafrizal selaku Ketua DPW PPNI Jambi, Bactiar Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari, Kapolres Batanghari yang diwakili Wakapolres Sukamto, Kepala Dinas Kesehatan Batanghari Elvie Yennie dan para undangan lainnya.
Setelah peresmian, Umar selaku Ketua DPD PPNI Batang Hari dan pengurus DPD lainnya merasa bahagia atas penggunaan kantor sekretariat baru ini berlokasi di jalan Gajah Mada Kelurahan Teratai , Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. (IR)
Sumber Foto : DPD PPNI Batang Hari
Mantap! Kantor Sekretariat PPNI Batang Hari Diresmikan & Milik PPNI
Infokom DPP PPNI - Melalui kemauan dan tekad yang kuat akhirnya Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) telah mempersembahkan gedung sekretariat yang baru bagi pengurus dan anggotanya.
Harif Fadhillah selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) sudah meresmikan penggunaan Kantor Sekretariat DPD PPNI Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, Sabtu (12/10/2019).
“Peresmian Kantor Sekretariat PPNI Batanghari itu memang sejalan dengan misi DPP PPNI yaitu sebagai penguatan kepengurusan PPNI pada semua level dan seluruh badan kelengkapan PPNI” ucap Harif Fadhillah usai kegiatan peresmian, di Graha PPNI, Jakarta (14/10/2019).
Diungkapkannya, bahwa penguatan organisasi (OP) itu dapat dilihat dari dua hal, melalui penguatan kelembagaan, juga dari penguatan peran dan fungsi.
“Penguatan kelembagaan itu antara lain adalah hal-hal atau aspek yang terkait dengan eksistensi PPNI dari berbagai sudut pandang, yang pertama dari sisi legalitas dengan penguatan melalui sisi konstitusi dan regulasi internalnya, seperti adanya AD/ART, Peraturan Organisasi, Pedoman Organisasi dan SOP OP. Itu merupakan penguatan dari aspek legalitas dan manajemen OP PPNI,” terang Harif Fadhillah.
Untuk itulah menurutnya, DPP PPNI telah membuat program dalam mengembangkan pedoman, membuat PO (peraturan organisasi) dalam rangka penguatan dari sisi berjalannya eksistensi dan legalitas organisasi dalam menjalankan manajemennya.
Ditambahkannya, dilakukan juga penguatan dari sisi pengurus, yang sudah membuat antara lain : Pedoman Kaderisasi, Sistem Komunikasi antar DPP & DPW PPNI, dan telah dibangun pada setiap bidang. Selama ini telah dilaksanakan pula kegiatan pertemuan maupun koordinasi pada setiap bidang tersebut. Adapula pertemuan yang telah diamanatkan dalam AD/ART seperti kegiatan Rakernas, Capacity Buiding sudah dilakukan.
Dalam penjelasaannya, PPNI telah menguatkan keanggotaannya, saat ini PPNI sudah membuat Sistem Informasi Keanggotaan (SIMK). Tentunya PPNI telah menyediakan data base keanggotaan, dan diharapkan data basenya bagus dan tervalidasi serta lengkap sehingga lebih punya manfaat.
“Dengan memiliki dan membuat sebuah data yang baik, kita dapat tawarkan sebagai upaya untuk meningkatkan posisi tawar PPNI dalam mengusulkan kebijakan yang berpihak pada perawat. Makanya SIMK ini erat kaitannya dengan penguatan keanggotaan,” jelasnya.
Berkaitan dengan penguatan secara fisik, sarana dan prasarana, diterangkannya dalam hubungan kegiatan peresmian Kantor Sekretariat di Jambi tersebut merupakan dalam rangka penguatan dari sisi fisiknya, maka kedudukannya harus tetap karena melayani anggota.
“Setiap level kepengurusan PPNI harus mempunyai kedudukan yang tetap. Tentu keberadaan kesekretariatan biasanya bertahap, dapat melalui secara sewa, pinjam pakai, ataupun sudah milik sendiri. Harus tetap kedudukannya dikarenakan melayani anggota. Jika dalam melayani kedudukannya tidak tetap, sepertinya agak sulit untuk dicintai anggota,” harapnya.
Bukan hanya sekedar peresmian yang dilihat, tapi lihatlah bahwa adanya Kantor Sekretariat yang baru diresmikan terakhir, salah satunya di Jambi dan sebelumnya Sekretariat DPW DKI Jakarta (5/10/2019), semuanya merupakan milik PPNI sendiri. Hal ini merupakan bagian program DPP PPNI dalam rangka penguatan OP pada semua level.
“Untuk itulah maka perlunya penguatan peran dan fungsi termasuk pula penguatan kelembagaan. Kalau semua sudah kuat dan berjalan baik, maka OP PPNI dapat berfungsi dengan baik pula. Dengan adanya keberadaan kantor yang bagus, baik dan tepat guna, dapat memfasilitasi pekerjaan pengurus, maka akan meningkatkan motivasi untuk melaksanakan peran dan fungsinya,” imbuhnya.
Berkaitan dengan pentingnya kepemilikan sertifikat diatasnamakan PPNI, Harif Fadhillah beralasan bahwa hal tersebut bertujuan untuk membesarkan PPNI, dikarenakan PPNI merupakan organisasi profesi masyarakat perawat yang punya badan hukumnya. Tentunya sebagai perkumpulan, maka PPNI mempunyai hak dan kewajiban layaknya seorang person (manusia), jadi mempunyai hak untuk memiliki aset.
“Di dalam hukum di Indonesia, bukti kepemilikan yang paling hakiki itu dapat ditunjukkan dengan adanya sertifikat kepemilikan, dan bila ada namanya yang tertera disertifikat berarti itu miliknya. Jadi kalau kepemilikannya itu PPNI, maka seharusnya ada tulisan PPNI dalam sertifikat. Namun jika tercantum tertera nama perorangan, berarti itu masih belum milik PPNI,” tegasnya.
Sehubungan dengan permasalahan tersebut, diterangkannya, bila masih ada kepemilikan gedung sekretariat yang masih belum punya PPNI, sesuai dengan peraturan organisasi PPNI mengenai pengelolaan aset, maka harus dilakukan secara bertahap untuk dibalik namakan.
“Tentu hal tersebut perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya secara seksama melalui musyawarah dengan melibatkan beberapa pihak terkait. Jadi jangan sampai atau bisa saja berakibat kurang baik dikemudian hari nantinya. Bila belum diatasnamakan PPNI, dikhawatirkan akan hilang hak kepemilikannya,” tuturnya.
Harif fadhillah menegaskan kembali, bahwa gedung yang dibangun dan diupayakan berdiri itu menggunakan dana organisasi atau iuran anggota PPNI, sehingga jelas itu merupakan aset, jadi jangan sampai hilang dan tentunya akan sia-sia nantinya, maka perlu diatasnamakan PPNI .
“Tetapi hal tersebut dalam pelaksanaannya tidak begitu mudah, perlu dan harus dipahami terlebih dahulu pada internalisasi. Jadi dicoba untuk didiskusikan lalu diterapkan berikutnya,” keingginan dari Ketum DPP PPNI.
Pada kesempatan ini hadir pula Rohman Azzam Ketua DPP PPNI Bidang Infokom, Muhammad Syafrizal selaku Ketua DPW PPNI Jambi, Bactiar Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari, Kapolres Batanghari yang diwakili Wakapolres Sukamto, Kepala Dinas Kesehatan Batanghari Elvie Yennie dan para undangan lainnya.
Setelah peresmian, Umar selaku Ketua DPD PPNI Batang Hari dan pengurus DPD lainnya merasa bahagia atas penggunaan kantor sekretariat baru ini berlokasi di jalan Gajah Mada Kelurahan Teratai , Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. (IR)
Sumber Foto : DPD PPNI Batang Hari