Home | PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

DPP PPNI & GNPHI Konsisten Perjuangkan Nasib Perawat Honor <a href="" class="thickbox" title="" ><img src="" alt="" /> </a> Infokom DPP PPNI - Masih adanya tenaga perawat yang bekerja berstatus tenaga honorer dan perlu diperjuangkan haknya agar mendapatkan kesejahteraaan yang sepadan. Keberadaan Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) menjadi salah satu untuk penyelesaian masalah yang belum teratasi di wilayah Indonesia. Saling berbagi informasi dan koordinasi yang dilakukan GNPHI bersama Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sebagai upaya menerapkan strategi penyelesaian agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam upaya tersebut, Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah, Sekretaris Jenderal DPP PPNI Mustikasari, Bendahara Umum DPP PPNI Apri Sunadi dan Sekretaris III DPP PPNI Ahmad Eru Saprudin menerima Pengurus GNPHI di Graha PPNI, DKI Jakarta, Jum’at (10/5/2019). “Hari ini kami bertemu dengan pengurus DPP PPNI karena ada hal yang terkait dengan GNPHI salah satunya masalah data anggota GNPHI. Saat ini data telah kita perbaiki terus dengan cara ditata, dihimpun, dirapikan dan dilaporkan kepada DPP PPNI, agar perjuangan ini dapat terus bersama atau bersinergi dan tentunya yang kita butuhkan data itu dapat disampaikan ke Kemenkes RI sebagai bahan pertimbangan,” ungkap Andi Irawan usai pertemuan. Ketua GNPHI itu mengungkapkan bahwa data perawat honorer sudah ditabulasi, jadi sudah lebih rapi atau lebih rinci, termasuk ada persentasenya mengenai jenis pekerjaan, masa kontraknya, jumlah TKS, gaji maupun masa kerjanya. Harapan dari kemajuan data itu dapat tersampaikan kepada Kemenkes bersama GNPHI dan DPP PPNI. Direncakan nanti akan mengundang pihak Kemenkes yang terkait untuk diundang ke DPP PPNI sebagai langkah selanjutnya. Berkaitan dengan peran DPP PPNI terhadap perjuangan GNPHI dapat dirasakan Pengurus GNPHI semenjak berdirinya hingga saat ini. “Sejauh ini sampai saat ini DPP PPNI masih mensupport, masih baik, masih bantu terus, kami bersyukur sekali, tanpa bantuan DPP PPNI baik moril maupun material, kami tidak dapat bergerak perjuangan selama ini,” katanya. Dijelaskannya pula, kendala dalam perjuangan pasti ada dan perlu ada prosesnya. Sebenarnya kendala atau tantangan itu perlu dikendalikan dan diperjuangkan serta perlu mendapatkan solusi penyelesaian. Tentunya bagi GNPHI yang terpenting pula pihak Kemenkes masih tetap menerima kehadirannya sebagai upaya tuntutan agar perawat menjadi ASN dan data yang dikumpulkan merupakan hal yang terpenting, mengingat jumlah anggota GNPHI setiap tahun semakin bertambah. “Terakhir tercatat yang dihimpun PPNI ada 82.079 perawat honor yang tersebar di 34 provinsi dan terbanyak anggota di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Data ini sebagai bahan kebijakan, tentunya tidak ada data, tidak dapat kalkulasi anggaran bagi pihak Kemenkes, jadi data itu penting,” pungkasnya. (IR)

DPP PPNI & GNPHI Konsisten Perjuangkan Nasib Perawat Honor

Infokom DPP PPNI - Masih adanya tenaga perawat yang bekerja berstatus tenaga honorer dan perlu diperjuangkan haknya agar mendapatkan kesejahteraaan yang sepadan.

Keberadaan Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) menjadi salah satu untuk penyelesaian masalah yang belum teratasi di wilayah Indonesia.

Saling berbagi informasi dan koordinasi yang dilakukan GNPHI bersama Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sebagai upaya menerapkan strategi penyelesaian agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam upaya tersebut, Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah, Sekretaris Jenderal DPP PPNI Mustikasari, Bendahara Umum DPP PPNI Apri Sunadi dan Sekretaris III DPP PPNI Ahmad Eru Saprudin menerima Pengurus GNPHI di Graha PPNI, DKI Jakarta, Jum’at (10/5/2019).

“Hari ini kami bertemu dengan pengurus DPP PPNI karena ada hal yang terkait dengan GNPHI salah satunya masalah data anggota GNPHI. Saat ini data telah kita perbaiki terus dengan cara ditata, dihimpun, dirapikan dan dilaporkan kepada DPP PPNI, agar perjuangan ini dapat terus bersama atau bersinergi dan tentunya yang kita butuhkan data itu dapat disampaikan ke Kemenkes RI sebagai bahan pertimbangan,” ungkap Andi Irawan usai pertemuan.

Ketua GNPHI itu mengungkapkan bahwa data perawat honorer sudah ditabulasi, jadi sudah lebih rapi atau lebih rinci, termasuk ada persentasenya mengenai jenis pekerjaan, masa kontraknya, jumlah TKS, gaji maupun masa kerjanya. Harapan dari kemajuan data itu dapat tersampaikan kepada Kemenkes bersama GNPHI dan DPP PPNI. Direncakan nanti akan mengundang pihak Kemenkes yang terkait untuk diundang ke DPP PPNI sebagai langkah selanjutnya.

Berkaitan dengan peran DPP PPNI terhadap perjuangan GNPHI dapat dirasakan Pengurus GNPHI semenjak berdirinya hingga saat ini.

“Sejauh ini sampai saat ini DPP PPNI masih mensupport, masih baik, masih bantu terus, kami bersyukur sekali, tanpa bantuan DPP PPNI baik moril maupun material, kami tidak dapat bergerak perjuangan selama ini,” katanya.

Dijelaskannya pula, kendala dalam perjuangan pasti ada dan perlu ada prosesnya. Sebenarnya kendala atau tantangan itu perlu dikendalikan dan diperjuangkan serta perlu mendapatkan solusi penyelesaian. Tentunya bagi GNPHI yang terpenting pula pihak Kemenkes masih tetap menerima kehadirannya sebagai upaya tuntutan agar perawat menjadi ASN dan data yang dikumpulkan merupakan hal yang terpenting, mengingat jumlah anggota GNPHI setiap tahun semakin bertambah.

“Terakhir tercatat yang dihimpun PPNI ada 82.079 perawat honor yang tersebar di 34 provinsi dan terbanyak anggota di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Data ini sebagai bahan kebijakan, tentunya tidak ada data, tidak dapat kalkulasi anggaran bagi pihak Kemenkes, jadi data itu penting,” pungkasnya. (IR)

DPP PPNI & GNPHI Konsisten Perjuangkan Nasib Perawat Honor

Related News