PPNI Lampung Gelar Workshop Keperawatan & Rakor Bidang Hukum dan Pemberdayaan Politik
<p>
<a href="" class="thickbox" title="" ><img src="" alt="" /> </a>
<p style="text-align: justify;">Infokom DPP PPNI - Pentingnya Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) harus selalu berperan aktif mengakomodir kebutuhan anggotanya. Baik dalam hal peningkatan mutu maupun perbaikan-perbaikan regulasi yang pro aktif kepada perawat sebagai garda terdepan pelayanan di masyarakat.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">DPP maupun DPW PPNI memiliki komitmen bersama untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan keperawatan melalui terbentuknya Bidang Hukum dan Pemberdayaan Politik PPNI.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Untuk meningkatkan soliditas dan militansi perawat dalam mendukung program kerja PPNI, DPW PPNI Lampung menggelar Workshop Keperawatan dan Rapat Koordinasi Bidang Hukum dan Pemberdayaan Politik di Lampung Tengah, Lampung, (19/1/2019).</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Lampung Tengah yang diwakilkan Kepala Dinas Kesehatan Edi Sunarko.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Hadir pula dalam acara ini Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah, Sekjen DPP PPNI Mustikasari, Bendahara Umum DPP PPNI Apri Sunadi, Ketua DPW PPNI Lampung Dedi Aprizal dan Pengurus DPW PPNI Lampung lainnya.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Usai kegiatan, melalui pesan tertulisnya, <span style="mso-fareast-language: IN;">Jasmen Nadeak selaku Ketua Divisi Hukum dan Pemberdayaan Politik DPW PPNI Lampung</span> menyatakan bahwa <span style="mso-fareast-language: IN;">Rakor bid hukum pemberdayaan politik ini adalah untuk menyiapkan langkah-langkah strategis dalam mendukung program PPNI dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya regulasi yang berkaitan dengan praktik dan kesejahteraan perawat.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="mso-fareast-language: IN;">Dijelaskannya, dalam kegiatan kali ini dibuat Forum Group Discussion (FGD) yang menampung aspirasi dari Ketua-Ketua DPK dan DPD dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="mso-fareast-language: IN;">Dijelaskannya pula kegiatan ini menghadirkan narasumber dari DPP PPNI, DPW Lampung dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Disamping itu, kegiatan ini diharapkan peserta dapat mengetahui regulasi/aturan hukum terkini dalam pelaksanaan praktik keperawatan di rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya, peserta dapat memahami pentingnya peran organisasi profesi dalam memberi perlindungan hukum bagi tenaga perawat dalam menjalankan praktek pelayanan kesehatan dan peserta dapat melakukan diskusi serta sharing permasalahan khususnya dalam bidang hukum dan pemberdayan politik. (IR)</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Sumber : DPW PPNI Lampung</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"> </strong></p>
<p> </p>
</p>
PPNI Lampung Gelar Workshop Keperawatan & Rakor Bidang Hukum dan Pemberdayaan Politik
Infokom DPP PPNI - Pentingnya Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) harus selalu berperan aktif mengakomodir kebutuhan anggotanya. Baik dalam hal peningkatan mutu maupun perbaikan-perbaikan regulasi yang pro aktif kepada perawat sebagai garda terdepan pelayanan di masyarakat.
DPP maupun DPW PPNI memiliki komitmen bersama untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan keperawatan melalui terbentuknya Bidang Hukum dan Pemberdayaan Politik PPNI.
Untuk meningkatkan soliditas dan militansi perawat dalam mendukung program kerja PPNI, DPW PPNI Lampung menggelar Workshop Keperawatan dan Rapat Koordinasi Bidang Hukum dan Pemberdayaan Politik di Lampung Tengah, Lampung, (19/1/2019).
Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Lampung Tengah yang diwakilkan Kepala Dinas Kesehatan Edi Sunarko.
Hadir pula dalam acara ini Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah, Sekjen DPP PPNI Mustikasari, Bendahara Umum DPP PPNI Apri Sunadi, Ketua DPW PPNI Lampung Dedi Aprizal dan Pengurus DPW PPNI Lampung lainnya.
Usai kegiatan, melalui pesan tertulisnya, Jasmen Nadeak selaku Ketua Divisi Hukum dan Pemberdayaan Politik DPW PPNI Lampung menyatakan bahwa Rakor bid hukum pemberdayaan politik ini adalah untuk menyiapkan langkah-langkah strategis dalam mendukung program PPNI dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya regulasi yang berkaitan dengan praktik dan kesejahteraan perawat.
Dijelaskannya, dalam kegiatan kali ini dibuat Forum Group Discussion (FGD) yang menampung aspirasi dari Ketua-Ketua DPK dan DPD dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
Dijelaskannya pula kegiatan ini menghadirkan narasumber dari DPP PPNI, DPW Lampung dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
Disamping itu, kegiatan ini diharapkan peserta dapat mengetahui regulasi/aturan hukum terkini dalam pelaksanaan praktik keperawatan di rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya, peserta dapat memahami pentingnya peran organisasi profesi dalam memberi perlindungan hukum bagi tenaga perawat dalam menjalankan praktek pelayanan kesehatan dan peserta dapat melakukan diskusi serta sharing permasalahan khususnya dalam bidang hukum dan pemberdayan politik. (IR)
Sumber : DPW PPNI Lampung
