Workshop Bidang Kerjasama DPP PPNI : Standarkan Pedoman Kerjasama

Infokom DPP PPNI - Seiring dengan persaingan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia diperlukan peningkatan kualitas pelayanan dan kemampuan seorang perawat untuk mencermati perkembangan yang  ada.

Pentingnya meningkatkan SDM perawat maupun peranan organisasi profesi untuk mengambil kesempatan dalam persaingan global yang dirasakan penuh kompetitif, termasuk pelayanan kesehatan yang saat ini menemui berbagai kendala .

Dalam hal ini bidang hubungan dalam negeri atau antar lembaga Persatuan Perawat  Nasional Indonesia (PPNI) sebagai salah satu bidang yang mempunyai peran dalam mengupayakan pemenuhan kebutuhan perawat maupun anggota PPNI yang terus berupaya meningkatkan kinerjanya melalui restrukturisasi program-program hubungan dalam negeri dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak.

Untuk itulah Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPNI memberikan kesempatan untuk menggelar Workshop Pedoman Kerjasama dan Hubungan Dalam Negeri / Antar Lembaga PPNI, Hotel Ibis Tamarin - Jakarta, 3-4 Agustus 2018.

Harif Fadhillah Ketua Umum DPP PPNI, dalam sambutannya, Jumat (3/8/2018) saat membuka acara wokshop tersebut, mengatakan kegiatan ini merupakam momen penting untuk memberikan perubahan atau pedoman dalam bidang hubungan dalam negeri atau antar lembaga, yang hasilnya nantinya dapat diinformasikan dan disosialisasikan keberbagai daerah (DPW atau DPD).

Selama ini, menurut Harif memang bidang ini belum sempat untuk dibawa ke ToT Terintegrasi yang saat ini telah dilakukan di 22 provinsi, dikarenakan hubungan kerjasama ini belum adanya pedoman tertentu.

Ia menjelaskan dalam penguatan organisasi, salah satunya aspek diperlukan yaitu membangun jejaring dan ini diperlukan dalam melakukan kerjasama. Disamping itu perlunya memberikan kondisi atau perlunya daya tarik menarik dalam menjalankan kerjasama tersebut.  

Tentunya banyak hal yang akan dilakukan setelah menjalankan kerjasama, tentunya keberhasilan atau kemajuan dalam kerjasama, tidak hanya dipengaruhi uang ataupun kepemimpinan seperti pada waktu dulu. Namun menurutnya, saat ini jejaring menjadi salah satu penyebab keberhasilan.

Ketum DPP PPNI yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya, mengungkapkan bahwa perlunya kepiawaian untuk dapat menjalankan hubungan kerjasama agar saling menguntungkan dan demi kepentingan bersama.

Dari pengalamannya, saat ini pihak lain menginginkan kerjasama dengan OP PPNI namun dikarenakan belum adanya pedoman maupun tata tertib untuk menjalankan kerjasama sehingga belum sempat dilanjutkan. Disamping itu, Ia mengingatkan bahwa PPNI yang telah berbadan hukum, maka nantinya bila terjalin kerjasama tidak merugikan organisasi itu sendiri, dikarenakan telah disesuaikan dengan batasan-batasan yang disepakati.

Ia menjelaskan, perlunya mengembangkan organisasi yang selama ini yang telah terjalin seperti dengan BKKBN maupun BNN dan berikutnya akan menjajaki dengan pihak kepolisian maupun pihak-pihak yang lainnya.

Harif juga berkesempatan menyampaikan usaha-usa PPNI saat ini dilaksanakan, diantaranya perumusan bidang pendidikan keperawatan oleh Majelis Kolegium Keperawatan Indonesia dan masalah Jabatan fungsional Keperawatan yang perlu direvisi maupun penyesuaiannya.

Berkaitan bidang politik, sesuai dengan rapat pleno, Ia bersama pengurus DPP PPNI berencana mengajak/mengundang calon legislatif yang berasal perawat untuk berkumpul dalam menyamakan persepsi maupun kesepakatan bersama di tahun politik ini.

Mengakhiri sambutannya, Harif menghimbau dalam menjalankan kerjasama diperlukan adanya kemampuan beradvokasi dan ini menjadi salah satu hal terpenting sebagai azas manfaat dalam menjalankan kerjasama.

Pada acara workshop ini, para peserta yang berasal dari berbagai daerah ini mendapatkan pemaparan dari pakar dibidangnya yaitu Nur Suhud, anggota DPR RI Komisi IX.

Dikesempatan ini hadir pula Sekjen DPP PPNI Mustikasari, Bendahara Umum Apri Sunadi, Ketua DPW PPNI DKI Jakarta Jajang Rahmat dan Ketua DPW PPNI Kepulauan Riau Adil Candra. (IR)