Home | PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

TOT Terintegrasi, Maryanto : Upah Perawat Tidak Boleh di Bawah Standar UMP <a href="" class="thickbox" title="" ><img src="" alt="" /> </a> Infokom DPP PPNI - Upaya Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) terus diwujudkan dalam memperkuat organisasi profesi di berbagai bidang. Untuk itulah Bidang Kesejahteraan yang menjadi fokus DPP PPNI dalam memberikan yang terbaik bagi anggota melalui Training of Trainer (TOT). Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah membuka kegiatan tersebut, Jumat (14/7/2023) di Hotel Tamarin Jakarta, yang dihadiri Wamenaker RI Afriansyah Noor dan Sesditjend Pengupahan dan Perselisihan antar industrial Kemenaker RI Surya Lukita Warmani. Harif Fadhillah mengatakan dalam sambutannya, bahwa TOT Bidang Kesejahteraan ini jangan sebatas seremonial saja. Melainkan lebih dari itu, harus diimplementasikan di wilayah masing-masing. “Kesejahteraan anggota harus terus dirasakan, maka untuk itu harus memiliki pola khusus agar semua itu tercapai dengan baik. Melalui TOT inilah kami harap apa yang ingin dicapai dapat benar-benar terealisasi,” katanya. Pada kegiatan ini pula, Harif Fadhillah menyerahkan Buku Pedoman Pengupahan Perawat di Indonesia dengan Struktur Skala Upah kepada Wamen Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor. Dalam pemaparannya, Afriansyah Noor menyampaikan terkait ‘Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Pengupahan yang Berkeadilan bagi Seluruh Perawat Indonesia Sebagai Tenaga Profesional Kesehatan’. Sementara itu, Maryanto selaku Ketua DPP PPNI Bidang Kesejahteraan mengungkapkan bahwa berdasarkan UU Kesehatan yang baru, upah Perawat disebutkan tidak boleh di bawah standar UMP. Diinginkannya, agar pemerintah hadir merealisasikan gaji atau upah layak berbasis Struktur Skala Upah (SUSU) dengan mendorong PP pengupahan khusus Perawat. “Kita berharap dapat tersampaikan sampai level paling bawah yaitu anggota PPNI seluruh Indonesia, dimana persoalan yang sangat dasar ini banyak dialami oleh anggota PPNI lainnya,” terang Maryanto. Sedangkan DPW PPNI Jawa Barat selalu mendukung seluruh program Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPNI, khususnya Bidang Kesejahteraan (Bidkes), agar para pengurus dan anggota semakin bersemangat dalam menjalankan tugas, baik di daerah maupun secara nasional. Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPW PPNI Jawa Barat Budiman, dimana DPW PPNI Jawa Barat selalu mendukung program-program DPP PPNI termasuk Bidang Kesejahteraan. “Kami memiliki tagline ‘Lebih Dekat, Dirasakan dan Bermanfaat’. Dengan kegiatan ini semoga bidang kesejahteraan DPW PPNI Jawa Barat semakin bersemangat dalam menjalankan program kerjanya, melakukan inovasi dan kolaborasi,” ungkap Budiman. Selain dihadiri Wamenaker RI dan Sesditjend Pengupahan dan Perselisihan antar industrial Kemenaker RI TOT ini juga menghadirkan seluruh Ketua Bidang Kesejahteraan DPW PPNI se-Indonesia. (IR)

TOT Terintegrasi, Maryanto : Upah Perawat Tidak Boleh di Bawah Standar UMP

Infokom DPP PPNI - Upaya Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) terus diwujudkan dalam memperkuat organisasi profesi di berbagai bidang.

Untuk itulah Bidang Kesejahteraan yang menjadi fokus DPP PPNI dalam memberikan yang terbaik bagi anggota melalui Training of Trainer (TOT).

Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah membuka kegiatan tersebut, Jumat (14/7/2023) di Hotel Tamarin Jakarta, yang dihadiri Wamenaker RI Afriansyah Noor dan Sesditjend Pengupahan dan Perselisihan antar industrial Kemenaker RI Surya Lukita Warmani.

Harif Fadhillah mengatakan dalam sambutannya, bahwa TOT Bidang Kesejahteraan ini jangan sebatas seremonial saja. Melainkan lebih dari itu, harus diimplementasikan di wilayah masing-masing.

“Kesejahteraan anggota harus terus dirasakan, maka untuk itu harus memiliki pola khusus agar semua itu tercapai dengan baik. Melalui TOT inilah kami harap apa yang ingin dicapai dapat benar-benar terealisasi,” katanya.

Pada kegiatan ini pula, Harif Fadhillah menyerahkan Buku Pedoman Pengupahan Perawat di Indonesia dengan Struktur Skala Upah kepada Wamen Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor. Dalam pemaparannya, Afriansyah Noor menyampaikan terkait ‘Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Pengupahan yang Berkeadilan bagi Seluruh Perawat Indonesia Sebagai Tenaga Profesional Kesehatan’.

Sementara itu, Maryanto selaku Ketua DPP PPNI Bidang Kesejahteraan mengungkapkan bahwa berdasarkan UU Kesehatan yang baru, upah Perawat disebutkan tidak boleh di bawah standar UMP. Diinginkannya, agar pemerintah hadir merealisasikan gaji atau upah layak berbasis Struktur Skala Upah (SUSU) dengan mendorong PP pengupahan khusus Perawat.

“Kita berharap dapat tersampaikan sampai level paling bawah yaitu anggota PPNI seluruh Indonesia, dimana persoalan yang sangat dasar ini banyak dialami oleh anggota PPNI lainnya,” terang Maryanto.

Sedangkan DPW PPNI Jawa Barat selalu mendukung seluruh program Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPNI, khususnya Bidang Kesejahteraan (Bidkes), agar para pengurus dan anggota semakin bersemangat dalam menjalankan tugas, baik di daerah maupun secara nasional.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPW PPNI Jawa Barat Budiman, dimana DPW PPNI Jawa Barat selalu mendukung program-program DPP PPNI termasuk Bidang Kesejahteraan.

“Kami memiliki tagline ‘Lebih Dekat, Dirasakan dan Bermanfaat’. Dengan kegiatan ini semoga bidang kesejahteraan DPW PPNI Jawa Barat semakin bersemangat dalam menjalankan program kerjanya, melakukan inovasi dan kolaborasi,” ungkap Budiman.

Selain dihadiri Wamenaker RI dan Sesditjend Pengupahan dan Perselisihan antar industrial Kemenaker RI TOT ini juga menghadirkan seluruh Ketua Bidang Kesejahteraan DPW PPNI se-Indonesia. (IR)

TOT Terintegrasi, Maryanto : Upah Perawat Tidak Boleh di Bawah Standar UMP

Related News