DPP PPNI Melalui CBP INNA Ikuti Proses Asesmen Awal

Infokom DPP PPNI - Tuntutan kebutuhan Perawat di setiap masanya sudah diantisipasi oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dengan baik dan terencana.

Pada era kepengurusan Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah saat ini kemajuan pelayanan semakin efektif dan optimal serta mengikuti perkembangan yang semakin kompetitif.

Untuk itulah DPP PPNI melalui badan kelengkapan Certification Body for Person, International National Nurses Association (CBP INNA) mengikuti Asesmen Awal oleh Tim Asesor Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN) di Graha PPNI.

Selain Ketua Umum DPP PPNI, Sekretaris Jenderal DPP PPNI Mustikasari, Bendahara Umum DPP PPNI Aprisunadi dan Pengurus DPP PPNI lainnya mengikuti proses tersebut.

Sementara yang hadir Asesor dari pihak BSN yaitu Irya Triangga Ditya, Ace Sudrajat dan Ahmad Barul Anam, termasuk keterlibatan Abdillah selaku konsultan.   

“PPNI adalah organisasi profesi Perawat, secara nasional yang tujuannya adalah meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan keterampilan, martabat dan etika profesi bagi Perawat Indonesia,” ucap Harif Fadhillah di Graha PPNI Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Selain itu, tujuan lain dikatakannya untuk mempersatukan Perawat secara nasional dalam membantu pembangunan kesehatan.

“Eksistensi sebenarnya organisasi PPNI memang mempunyai peran yang sangat penting di dalam pengembangan khususnya profesi Perawat,” jelas Ketua Umum DPP PPNI ini.  

Disampaikannya, sampai hari ini PPNI berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara bersama sama.

Diungkapkannya, untuk mencakupi peran dan fungsi itu maka sesuai dengan AD/ART PPNI nya maupun peraturan organisasi telah membuat underbone atau badan kelengkapan PPNI, dimana mempunyai kepentingan secara khusus dalam melaksanakan fungsi dari PPNI tersebut.  

Adapun badan kelengkapan itu disebutkannya, seperti : Ikatan dan Himpunan Perawat, Kolegium Keperawatan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Diklat, Badan Bantuan Hukum dan yang terakhir CBP INNA.

Berdasarkan pengamatannya ada kecenderungan ke depan adalah bagaimana di bidang keperawatan ini juga dapat membuat sebuah sistem sertifikasi keahlian seperti di berbagai negara tertentu.

Sehubungan hal itu pula, PPNI mencoba agar sertifikasi keahlian itu secara nasional sudah tidak ragu lagi penggunaannya selain juga diakui di dunia.

“Oleh karena itu, rasanya tertujuhlah kepada BSN dan KAN di dalam rangka penyelenggaraan sertifikasi ini, dan untuk bisa diakui oleh Komite Akreditasi Nasional sebagai sebuah lembaga yang dapat melakukan sertifikasi kepada personal,” ungkapnya.

“Dan kami sudah pelajari bahwa KAN ini selain sertifikasi untuk produk, jasa dan ada juga person,” sambung Harif Fadhillah.  

Diamatinya dengan melihat jejaring dan recognize yang ada pada KAN dan BSN, maka PPNI punya keyakinan bahwa akan dapat mengejar lebih cepat terhadap ketertinggalan dalam dunia sertifikasi profesi.

“Untuk itulah, PPNI sudah menyiapkan satu tahun lebih untuk menjadikan CBP INNA ini sebagai bagian dari fungsi PPNI,” terang Doktor Keperawatan ini.

Diharapkannya, mudahah-mudahan dapat disesuaikan dengan standar yang telah dikenal, yaitu standar 17024 sebagai standar internasional yang sudah recognize di berbagai negara.

“Saya kira yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan setelah ini terbentuk dan berjalan, maka hasil dari pada sertifikasi oleh PPNI akan dimanfaatkan oleh dunia kerja terutama di fasilitas kesehatan. Bukan hanya di rumah sakit, karena memang sertifikasinya dari berbagai skema,” katanya. 

“Tentu kami berharap juga semakin luas dapat diakui oleh stakeholder, terutama para user dari produk sertifikasi kita ini, dan kami berharap juga terus semakin meningkat,” imbuhnya. (IR)