Hadirkan Posko Pengaduan THR, PPNI Jakarta Utara Peduli Hak Normatif Anggotanya

Infokom DPP PPNI - Berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) menuai pro dan kontra di masyarakat. Selain aturan pemerintah yang telah menetapkan kebijakan tersebut, sebaiknya pelaksanaannya perlu mendapat perhatian dan pengkawalan di masyarakat. Selain itu organisasi profesi sepatutnya turut andil dalam permasalahan ini, yang menyangkut kepentingan anggotanya.  

Dengan memperhatikan peraturan dan kebijakan ini, maka DPD PPNI Kota Administrasi Jakarta Utara berinisiatif untuk membuka posko pengaduan bagi anggota rekan perawat yang tidak mendapatkan haknya, terutama bagi perawat Non PNS.

Melalui press release yang dikeluarkan DPD PPNI Jakarta Utara yang dketuai H. Maryanto, AMK, SKM dan sekretaris Rizki Pebrian Pratama, S.Kep,M.Kes, menerangkan penjelasan yang berkaitan dengan THR.

Dijelaskan bahwa dari data Sistem Informasi  Manajemen  Keanggotaan  tahun  2018, adanya perawat berasal dari perawat  swasta  klinik,  RS, pendidikan, PNS kementerian kesehatan, PNS RSUD, puskesmas, kontrak Non PNS.

Tentunya salah satu tujuan PPNI adalah untuk mensejahterakan anggota, dan memantapkan persatuan dan kesatuan antar perawat. Berkaitan dengan pemberiaan THR ini terkadang akan menemukan kendala dalam pelaksanaannya, sehingga PPNI diharapkan turut hadir dalam membantu dan menyelesaikan, jika terjadi masalah nantinya. 

Untuk diketahui, beda kisah ketika THR bagi pekerja / perawat swasta yang terkadang tidak mendapatkan THR lantaran berbagai hal yang dialami termasuk ketidaktahuan akan hak -hak  yang  harus diterima sebagai pekerja, kondisi itulah para perawat swasta merasa perlu untuk diberikan  edukasi, dan advokasi dalam hal tunjangan hari raya karena itu bagian dari tugas pengurus organisasi untuk selalu hadir dalam kebutuhan anggota.

Perlu diketahui bahwa THR merupakan HAK NORMATIF yang wajib diberikan oleh  pemberi  kerja  kepada  penerima  kerja  sesuai  ketentuan  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan Republik  Indonesia  Nomor  06 tahun  2016  Tentang  Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  dan  juga  diperkuat dengan  Surat  Edaran  Menteri  Tenaga  Kerja  Republik  Indonesia  Nomor  02  tahun  2018  tentang Pembayaran  Tunjangan  Hari  Raya  Keagamaan  Tahun  2018,  tidak  dibenarkan  pengusaha mempekerjakan perawat kemudian tidak memberikan perhatian terlebih hak  normatif  yang seharusnya diberikan. 

Oleh  sebab  itu, organisasi  profesi  perawat (PPNI) merasa  perlu  memberikan perlindungan atas hak tersebut, terlebih anggota yang ada di Jakarta Utara yang mayoritas bekerja di sektor swasta.

Ada beberapa hal  yang menyangkut tentang  HAK Tunjangan Hari Raya bagi anggota Perawat adalah sebagai berikut :

1.  Bahwa  Kami  selaku  organisasi  profesi  perlu   mengingatkan  pengusaha  yang  bergerak  disektror jasa kesehatan  baik itu di  Rumah Sakit, Klinik,  Lembaga Pendidikan Tinggi  Keperawatan, yang didalamnya mempekerjakan profesi perawat untuk wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada  Pekerja  Profesional  Perawat  yang  bekerja  di  wilayah  kota  administrasi  Jakarta  Utara. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  No  6  Tahun  2016   tentang  THR  Keagamaan, sebagaimana Pasal 5 Ayat 4, THR wajib dibayar oleh pengusaha / Pemberi kerja paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan tanpa kecuali.

2.  Merujuk  peraturan  menteri  ketenagakerjaan  tersebut,  seluruh  Pekerja  Profesional  Perawat  baik berstatus  karyawan  tetap  maupun  kontrak  dalam  perspektif  hubungan  industrial,  mereka  Berhak atas THR dengan merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 T ahun 2016 tentang THR Keagamaan pasal 2 ayat 2.

3.  Kami  menegaskan  bahwa  Peraturan  menteri  tentang  THR  juga  mengatur  BAB  Sanksi  berupa denda  dan  sanksi  adminsitratif  bagi  perusahaan  pemberi  kerja  /  yang  tidak  membayar  maupun yang terlambat membayar.

4.  Mengecam Keras Kepada Pengusaha yang mengabaikan, menghindari dan sengaja untuk TIDAK memberikan  Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  kepada  segenap  Perawat  dengan  berbagai  alasan  atau dalih.

5.  Meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Bapak Gubernur H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D untuk Memperhatikan, mengawasi, dan menegaskan agar para pengusaha bidang jasa  kesehatan  dapat  memberikan  Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  diberikan  tepat  waktu  dan besaranya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

6.  Menghimbau  dan  Meminta  Kepada  Seluruh  Perawat  di  Wilayah  Kerja  Jakarta  Utara  yang  tidak dibayarkan  Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  dan  Semua  Hak-Hak  Normatifnya  untuk  Mengadukan kepada  Posko  Pengaduan  di  Rumah  Perjuangan  Perawat   Jl.  Walang  timur  no.  23   RT.9/RW.1, Kelurahan  Tugu  Utara,  Kecamatan  Koja,  kota  administrasi  Jakarta  Utara,  CP  aduan  via  Sdr. Ahmad  Bukhori  Muslim  bidang  Hukum  Hp.  085717320032,  Riski  Febriyan  Sekretaris  Hp 087828000690, Ketua DPD PPNI Jakarta Utara 081284008495. DPD PPNI Jakarta Utara akan meneruskan pengaduan tersebut sesuai ketentuan yang  hingga batas waktu satu minggu sebelum hari raya keagamaan belum menerima THR. (IR)

Sumber : Press Release DPD PPNI Jakarta Utara