Rizki Pebrian Pratama Resmi Lantik Pengurus PPNI Jakarta Utara Periode 2022-2027

Infokom DPP PPNI - Melalui proses selektif pada akhirnya Pengurus DPD PPNI Kota Administrasi Jakarta Utara telah resmi dilantik untuk meneruskan program kerja yang bermanfaat dan berdayaguna, sekaligus merealisasikan upaya penguatan organisasi yang terus dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Rizki Pebrian Pratama selaku Ketua DPD PPNI Jakarta Utara melantik langsung Pengurus DPD PPNI Jakarta Utara Periode 2022-2027 di Balai Yos Sudarso Lantai 3 Kantor Walikota Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Dihadiri Ketua DPW PPNI DKI Jakarta Utara Jajang Rahmat Solihin, Sekretaris DPW PPNI DKI Jakarta Maryanto, Walikota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, Lysbeth Regina Panjaitan selaku Kasudinkes Jakarta Utara, pejabat Pemda Jakarta Utara, Ketua DPD PPNI se DKI Jakarta, perwakilan PMI, IDI, PDGI Jakarta Utara, Ketua DPK PPNI se Jakarta Utara dan para undangan lainnya.   

Dihadiri Ketua DPW PPNI DKI Jakarta Utara Jajang Rahmat Solihin, Sekretaris DPW PPNI DKI Jakarta Maryanto, Walikota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, Lysbeth Regina Panjaitan selaku Kasudinkes Jakarta Utara, pejabat Pemda Jakarta Utara, Ketua DPD PPNI se DKI Jakarta, perwakilan PMI, IDI, PDGI Jakarta Utara, Ketua DPK PPNI se Jakarta Utara dan para undangan lainnya.   

“Harapan kami di periode sekarang, tentu semakin solid, bisa bekerja dan mengabdi dengan baik,” terang Rizki Pebrian Pratama setelah pelantikan melalui hubungan telepon, Jumat (13/1/2023).

“Tentunya ke depan, mungkin arahnya lebih kepada transformasi layanan,” lanjut Ketua terpilih hasil Musda ke X ini.

Dikatakannya, dimungkinkan PPNI Jakarta Utara akan membuat suatu sistem yang memang dapat mengakomodir ataupun mempermudah dari pelayanan ke anggota itu sendiri.

Menurutnya di periode kepengurusan sebelumnya itu sudah bagus, dimana program yang bagus dan positif akan dilanjutkan.

“Mungkin kita hanya melanjutkan saja dan untuk hal lainnya itu, kami akan konsen pada layanan, inovasi dan kerja keras Perawat. Seperti yang juga saya sampaikan di dalam sambutan saat pelantikan,” tuturnya.

Diketahuinya, DPP PPNI memang sudah membuat struktur skala upah, dengan hal itu menjadi landasan dan harapan Pengurus ke depannya, agar Perawat di Jakarta Utara tidak ada yang mendapatkan penghasilan di bawah UMP (upah minimum provinsi).

Selanjutnya, diutarakannya bahwa Pengurus PPNI Jakarta Utara bersama Maryanto setelah prosesi pelantikan berkesempatan melakukan audiensi dengan Walikota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, sebagai upaya untuk mensinergikan program PPNI Jakarta Utara dengan Pemda Kota Administrasi Jakarta Utara.

Pada kesempatan ini pula dirinya mengucapkan terima kasih, dikarenakan telah mendapatkan fasilitas-fasilitas dan dukungan penuh dari Pemda Kota Administrasi Jakarta Utara saat pelantikan berlangsung.

“Dan kami juga berkomitmen akan mendukung program-program pemerintah khususnya di sektor kesehatan, melalui kolaborasi bersama lintas sektor dengan Dinas Kesehatan dan stakeholder lainnya,” ucapnya.  

“Jadi dengan kolaborasi bersama, kita wujudkan PPNI Jakarta utara yang lebih baik lagi,” harap Rizki Pebrian Pratama. 

Diucapkannya pula rasa terima kasih kepada DPW PPNI DKI Jakarta, khususnya kepada Ketua (Jajang Rahmat Solihin), Sekretaris (Maryanto) yang berkenan hadir sekaligus memberikan bimbingan kepada Pengurus yang baru dilantik.

“Motivasi-motivasi untuk bekerja lebih keras lagi, lebih maju lagi, dan tentunya program-program yang sudah berjalan dan bagus untuk dilanjutkan,” sebutnya.  

Selanjutnya, ada misi bersama melalui satu tarikan napas dengan PPNI Pusat, dimana adanya satu komando untuk mengkawal UU Keperawatan terhadap Omnibus Law Kesehatan saat ini.  

Berkaitan dengan struktur skala upah yang diarahkan DPP PPNI tersebut, diinginkannya agar sampai ke tingkat level atau turunan yang paling bawah (DPK).

“Kita tetap mengkawal juga, Perawat-Perawat yang memang masih dibayar di bawah UMP,” terangnya.  

Untuk ke depannya, akan dilakukannya maping rumah sakit mana yang memang masih memberikan upah di bawah UMP kepada Perawatnya, ditegaskannya permasalahan upah ini sudah didiskusikan juga dengan Walikota Jakarta Utara.

“Bilamana memang menemukan Perawat yang masih menerima di bawah UMP akan dilaporkan ke pemerintah, karena pemerintah mempunyai mekanisme tersendiri berkaitan tenaga kerja yang mendapat penghasilan di bawah UMP,” pungkasnya. (IR)