Infokom DPP PPNI - Saling mendukung dan berkolaborasi antara Kementerian Kesehatan RI dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) terus berlanjut dalam menunjang program pemerintah termasuk transformasi bidang kesehatan.
Kunjungan Menkes Budi G. Sadikin didampingi Dirjen Nakes Kemeskes RI Arianti Anaya dan Pejabat Kemenkes lainnya disambut bahagia oleh Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah, Sekretaris Jenderal DPP PPNI Mustikasari, Bendahara Umum DPP PPNI Aprisunadi bersama Pengurus DPP PPNI lainnya.
Kesempatan kunjungan Menkes ini dioptimalkan Harif Fadhillah untuk memaparkan program unggulan PPNI sekaligus memfasilitasi Menkes berdialog dengan Pengurus DPW PPNI, Diaspora (perantau di luar negeri) Perawat dan pihak KBRI melalui videoconference.
“Kunjungan ini kan ada dua kegiatan yang pertama, menjawab permohonan audiensi PPNI, kedua menjawab permohonan untuk dialog Diaspora Perawat,” jelas Harif Fadhillah usai beraudiensi di Graha PPNI Jakarta, Kamis (5/1/2023).
“Jadi diadakan satu, dimana kegiatannya justru dirubah audiensi, dan akhirnya Menkes berkunjung ke PPNI sekaligus beraudiensi,” lanjutnya.
Dituturkannya ada dua agenda kunjungan yang telah direalisasikan, yaitu audiensi PPNI dengan Menkes dan dialog/videoconference dengan Diaspora Perawat juga Perawat di Indonesia.
Adapun agenda audiensi itu disampaikannya, berkaitan pemaparan kontribusi PPNI dalam mendukung program prioritas 6 pilar transformasi bidang kesehatan yang sebelumnya dicanangkan Menkes.
Diucapkannya, sehubungan transformasi tersebut berkaitan transformasi pelayanan primer, maka PPNI mengusulkan tiga hal yaitu pertama, penguatan peran Perawat di puskesmas dalam bentuk program perkesmas yang harus diwujudkan di seluruh puskesmas Indonesia.
Lanjutnya yang kedua, program penempatan Perawat Desa melalui program OVON (One Village One Nurse), dimana program ini juga PPNI sudah bekerja sama dengan Kemendagri dan masih perlu penguatan dari Kemenkes mengenai urutan teknis pelayanannya. Sedangkan yang ketiga, penguatan praktik mandiri Perawat.
Berkaitan transformasi kedua tentang pelayanan kesehatan rujukan, PPNI menginginkan agar tenaga Perawat di RS rujukan mengikuti keahlian khusus yang dibutuhkan RS tersebut, melalui pendidikan atau pelatihan keahlian khusus yang dapat dibiayai juga oleh pemerintah.
“Misalnya pendidikan spesialis, ataupun melalui pendidikan yang kami tawarkan sebelum spesialis yaitu sertifikasi keahlian,” ungkap Doktor Keperawatan ini.
Mengenai transformasi ketiga yaitu ketahananan kesehatan, diucapkannya, adanya peran PPNI dalam penanggulangan bencana, telah membentuk Bapena (Badan Penanggulangan Bencana) PPNI di pusat maupun provinsi, kemudian berkoordinasi untuk meningkatkan kompetensi bagi relawannya dengan mengkoordinasikan ke pihak terkait namun tetap dibawah payung BNPB, BPBD serta di Pusat Krisis Kementerian Kesehatan.
Ditambahkannya, transformasi yang keempat berkaitan bidang tenaga kesehatan, yaitu melalui pendidikan keperawatan, tentunya bagaimana seiring dengan permintaan di RS rujukan tadi.
“Dengan memperkuat pendidikan spesialis keperawatan, khususnya pada keahlian kardiovaskular (jantung), kanker, otak/stroke dan ginjal,” paparnya.
Menurutnya, kalau memang bisa ada peluang pendidikan spesialis, yang mana dari profesi langsung ke spesialis, karena sebenarnya saat ini sudah punya tangga/tahapan sudah baik berkaitan dengan jenjang pendidikan yang sebagaimana sesuai UU Keperawatan.
Disampaikannya pula kepada Menkes, berkaitan kependidikan keperawatan dimana sebelumya ada permasalahan dengan uji kompetensi bagi Retaker, dan pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.
“Kita sudah selesaikan juga sebanyak 34 ribu lebih Perawat yang sudah kita luluskan,” kata Harif Fadhillah.
Sambungnya, telah disampaikanya persoalan kesejahteraan bagi Perawat, terutama yang pertama, mengenai afirmasi bagi P3K, PPNI meminta advokasi secara kontinyu dari Kemenkes kepada MenPan-RB dan Kemendagri.
Keduanya disebutkan, PPNI sudah menyusun struktur dan skala upah, sekaligus bermohon/minta Kemenkes membuat surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, sebagai upaya juga untuk mencapai kesejahteraan terhadap Perawat di sektor swasta.
Dikemukakan juga dalam audiensi tersebut, bahwa PPNI ini sebagai sebuah perusahaan besar yang disebutkannya “PPNI enterprise”, dimana semua fungsi-fungsinya itu menuju suatu peningkatan optimalisasi bagi fungsinya organisasi profesi.
Seluruh Perawat dan Pengurus PPNI mengapresiasi atas kunjungan Menkes yang kedua ini di era kepengurusan Harif Fadhillah, sebelumnya Menkes Terawan Agus Putranto pernah berkunjung ke Kantor DPP PPNI.
Dengan kunjungan ini pula, Harif Fadhillah mengucapkan rasa terima kasih dan berbagia sekali atas kehadiran Menkes untuk berdialog kali ini maupun sebelumnya.
“Kami sangat berbahagia dan senang sekali, ini menunjukkan hasil dari dialog sebelumnya kepada Bapak Menteri. Dan kita memang mengajak beliau datang kesini untuk berdialog,” pungkasnya. (IR)
Harif Fadhillah : Kontribusi PPNI Mendukung Program Prioritas Transformasi Kesehatan
Infokom DPP PPNI - Saling mendukung dan berkolaborasi antara Kementerian Kesehatan RI dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) terus berlanjut dalam menunjang program pemerintah termasuk transformasi bidang kesehatan.
Kunjungan Menkes Budi G. Sadikin didampingi Dirjen Nakes Kemeskes RI Arianti Anaya dan Pejabat Kemenkes lainnya disambut bahagia oleh Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah, Sekretaris Jenderal DPP PPNI Mustikasari, Bendahara Umum DPP PPNI Aprisunadi bersama Pengurus DPP PPNI lainnya.
Kesempatan kunjungan Menkes ini dioptimalkan Harif Fadhillah untuk memaparkan program unggulan PPNI sekaligus memfasilitasi Menkes berdialog dengan Pengurus DPW PPNI, Diaspora (perantau di luar negeri) Perawat dan pihak KBRI melalui videoconference.
“Kunjungan ini kan ada dua kegiatan yang pertama, menjawab permohonan audiensi PPNI, kedua menjawab permohonan untuk dialog Diaspora Perawat,” jelas Harif Fadhillah usai beraudiensi di Graha PPNI Jakarta, Kamis (5/1/2023).
“Jadi diadakan satu, dimana kegiatannya justru dirubah audiensi, dan akhirnya Menkes berkunjung ke PPNI sekaligus beraudiensi,” lanjutnya.
Dituturkannya ada dua agenda kunjungan yang telah direalisasikan, yaitu audiensi PPNI dengan Menkes dan dialog/videoconference dengan Diaspora Perawat juga Perawat di Indonesia.
Adapun agenda audiensi itu disampaikannya, berkaitan pemaparan kontribusi PPNI dalam mendukung program prioritas 6 pilar transformasi bidang kesehatan yang sebelumnya dicanangkan Menkes.
Diucapkannya, sehubungan transformasi tersebut berkaitan transformasi pelayanan primer, maka PPNI mengusulkan tiga hal yaitu pertama, penguatan peran Perawat di puskesmas dalam bentuk program perkesmas yang harus diwujudkan di seluruh puskesmas Indonesia.
Lanjutnya yang kedua, program penempatan Perawat Desa melalui program OVON (One Village One Nurse), dimana program ini juga PPNI sudah bekerja sama dengan Kemendagri dan masih perlu penguatan dari Kemenkes mengenai urutan teknis pelayanannya. Sedangkan yang ketiga, penguatan praktik mandiri Perawat.
Berkaitan transformasi kedua tentang pelayanan kesehatan rujukan, PPNI menginginkan agar tenaga Perawat di RS rujukan mengikuti keahlian khusus yang dibutuhkan RS tersebut, melalui pendidikan atau pelatihan keahlian khusus yang dapat dibiayai juga oleh pemerintah.
“Misalnya pendidikan spesialis, ataupun melalui pendidikan yang kami tawarkan sebelum spesialis yaitu sertifikasi keahlian,” ungkap Doktor Keperawatan ini.
Mengenai transformasi ketiga yaitu ketahananan kesehatan, diucapkannya, adanya peran PPNI dalam penanggulangan bencana, telah membentuk Bapena (Badan Penanggulangan Bencana) PPNI di pusat maupun provinsi, kemudian berkoordinasi untuk meningkatkan kompetensi bagi relawannya dengan mengkoordinasikan ke pihak terkait namun tetap dibawah payung BNPB, BPBD serta di Pusat Krisis Kementerian Kesehatan.
Ditambahkannya, transformasi yang keempat berkaitan bidang tenaga kesehatan, yaitu melalui pendidikan keperawatan, tentunya bagaimana seiring dengan permintaan di RS rujukan tadi.
“Dengan memperkuat pendidikan spesialis keperawatan, khususnya pada keahlian kardiovaskular (jantung), kanker, otak/stroke dan ginjal,” paparnya.
Menurutnya, kalau memang bisa ada peluang pendidikan spesialis, yang mana dari profesi langsung ke spesialis, karena sebenarnya saat ini sudah punya tangga/tahapan sudah baik berkaitan dengan jenjang pendidikan yang sebagaimana sesuai UU Keperawatan.
Disampaikannya pula kepada Menkes, berkaitan kependidikan keperawatan dimana sebelumya ada permasalahan dengan uji kompetensi bagi Retaker, dan pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.
“Kita sudah selesaikan juga sebanyak 34 ribu lebih Perawat yang sudah kita luluskan,” kata Harif Fadhillah.
Sambungnya, telah disampaikanya persoalan kesejahteraan bagi Perawat, terutama yang pertama, mengenai afirmasi bagi P3K, PPNI meminta advokasi secara kontinyu dari Kemenkes kepada MenPan-RB dan Kemendagri.
Keduanya disebutkan, PPNI sudah menyusun struktur dan skala upah, sekaligus bermohon/minta Kemenkes membuat surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, sebagai upaya juga untuk mencapai kesejahteraan terhadap Perawat di sektor swasta.
Dikemukakan juga dalam audiensi tersebut, bahwa PPNI ini sebagai sebuah perusahaan besar yang disebutkannya “PPNI enterprise”, dimana semua fungsi-fungsinya itu menuju suatu peningkatan optimalisasi bagi fungsinya organisasi profesi.
Seluruh Perawat dan Pengurus PPNI mengapresiasi atas kunjungan Menkes yang kedua ini di era kepengurusan Harif Fadhillah, sebelumnya Menkes Terawan Agus Putranto pernah berkunjung ke Kantor DPP PPNI.
Dengan kunjungan ini pula, Harif Fadhillah mengucapkan rasa terima kasih dan berbagia sekali atas kehadiran Menkes untuk berdialog kali ini maupun sebelumnya.
“Kami sangat berbahagia dan senang sekali, ini menunjukkan hasil dari dialog sebelumnya kepada Bapak Menteri. Dan kita memang mengajak beliau datang kesini untuk berdialog,” pungkasnya. (IR)