TOT Terintegrasi PPNI Jakbar : Lanjutkan Program DPP PPNI & Realisasikan Kesekretariatan

Infokom DPP PPNI - Demi melanjutkan program Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) berkaitan TOT Terintegrasi telah mulai direalisasikan di setiap level kepengurusan PPNI.

Sehubungan itu pula, Dewan Pengurus Daerah (DPD) PPNI Kota Administrasi Jakarta Barat yang diketuai Indra Jaya Permana (IJP) menggelar Diseminasi TOT Terintegrasi & Penguatan Organisasi DPD PPNI Kota Administrasi Jakarta Barat.

“Inikan program kelanjutan TOT Terintegrasi dari DPP ke DPW, maka kami minta DPD di Jakarta melanjutkan hingga ke DPKnya masing-masing,” ujar Jajang Rahmat Solihin di Hotel Hilton Garden Inn Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Sabtu (8/10/2022).

“Tapi lebih simple penyampaian, tapi intinya adalah seluruh peraturan organisasi yang disampaikan TOT di DPW ke DPD itu betul-betul lebih bisa sampai ke DPK dan DPK bisa mengkawal anggotanya,” lanjut Ketua DPW PPNI DKI Jakarta.

Disampaikannya DPD PPNI Jakarta Barat telah mengundang 7 orang Pengurus DPK, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi untuk diberikan desiminasi informasi tentang peraturan organisasi (PO) yang sesuai dari DPP.

Sebenarnya himbauan untuk mengadakan kegiatan seperti ini, telah disampaikannya juga saat pelaksanaan TOT Terintegrasi DPP ke DPW, dengan meminta kepada Pengurus DPD di DKI Jakarta agar segera melakukan sosialisasi kelanjutannya.

Diungkapkannya, hingga saat ini DPD yang telah melakukan TOT adalah DPD Jakarta Utara, DPD Jakarta Selatan, sementara DPD Jakarta Timur baru menyelesaikan Musda.

“Tinggal yang belum Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Sebenarnya saya minta untuk secepatnya mengadakan TOT seperti ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPD PPNI Jakarta Barat mengatakan bahwa kegiatan ini sesuai dengan program turunan dari DPP, DPW dan bagi DPD sebagai upaya penguatan organisasi juga melaksanakan TOT Terintegrasi sekaligus penguatan terhadap Pengurus PPNI se-Jakarta Barat.

“Itu artinya pertemuan ini merupakan langkah untuk mempersatukan, mensinergikan dengan segala kebijakan hingga sampai ke akar rumput, sehingga anggota di bawah DPK dapat memahami bahwa aturan yang ada di organisasi itu menjadi landasan utama untuk berorganisasi,” ucapnya.

Disamping itu, tentu yang sangat utama menurutnya bahwa dalam mengelola organisasi perlu adanya tempat atau yang disebut kantor kesekretariatan.

“Alhamdulillah…hari ini kita menyampaikan kepada anggota dan kita menyebutkan satu komitmen bahwa Jakarta Barat harus punya kesekretariatan,” tuturnya.

Diterangkannya saat ini PPNI Jakarta Barat sudah punya kesekretariatan, dimana prosesnya dalam tahap balik nama, nanti di akhir Desember 2022 ingin melakukan tahap renovasi dan direncanakan di hari ulang tahun PPNI pada bulan Maret 2023 akan mengadakan launching.

“Sehingga di DKI Jakarta itu seluruh DPD nya itu sudah memiliki kantor kesekretariatan secara mandiri,” kagumnya.

Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya dan solusi untuk mengalokasikan pendanaannya, maka DPD PPNI Jakarta Barat mempunyai suatu program untuk pelunasan gedung tersebut selama satu tahun.

Lanjutnya, program tersebut tentu memerlukan dukungan dan program itu juga sebagai bentuk edukasi atau peningkatan ilmu pengetahuan melalui seminar maupun workshop yang dikemas dalam suatu program.

Dimana program itu dijelaskannya melalui pembuatan suatu voucher, yang mana seluruh anggota DPD PPNI di Jakarta Barat disarankan atau diwajibkan membeli voucher tersebut. Hasil penjualan voucher itu nanti dialokasikan untuk pembelian gedung tersebut.

Menurutnya disamping rekan Perawat memiliki kesempatan memperoleh ilmu pengetahuan, juga sekaligus membantu dalam bentuk dukungan dengan membeli voucher demi terealisasi pembangunan kesekretariatan.

“Jadi dukungan anggota berupa pembelian voucer, tentunya voucher itu berguna atau benefitnya yang diperoleh ketika teman Perawat Jakarta Barat membeli voucher tersebut,” ungkapnya.

Diuraikannya pula, keuntungan yang diperoleh anggota dari pembelian voucher itu, yaitu pertama mereka dapat mengikuti seminar melalui daring sebanyak 16 kegiatan selama 5 tahun sehingga kebutuhan 25 SKP sudah dapat terpenuhi.

Keuntungan kedua dikatakannya, gratis mengikuti 2 pelatihan yaitu service excellence dan effective communication.

Kemudian, keuntungan ketiga mereka mendapatka gratis biaya verifikasi SKP sebesar Rp. 25.000 untuk perpanjangan STR dan mendapat gratis rekomendasi SIPP sebesar Rp.10.000.

Ditambahkannya, dengan membeli atau memiliki voucher uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut, maka Perawat mendapatkan ilmu, SKP, Pelatihan, bahkan gratis untuk biaya verifikasi perpanjangan STR dan pengurusan SIPP selama periode kepengurusan 2022-2027.

“Saya rasa dengan uang 400 ribu itu tidak perlu repot lagi untuk mendapatkan SKP. Jadi sekali lagi dengan mengikuti 16 kegiatan, saya rasa pemenuhan 25 SKP sudah tercukupi,” pungkasnya.

Selain itu, IJP juga menjadi Pengurus perdana yang melakukan pembelian voucer tersebut sebelum menandatangai Komitmen Bersama dengan para Ketua DPK PPNI se Jakarta Barat.

Semua rangkaian kegiatan berjalan sukses berkat koordinasi Muhammad Koko Hartopo yang dipercaya sebagai ketua panitia pelaksana. (IR)