BAPENA PPNI Jawa Timur Berkontribusi Mengedukasi Penanganan Bencana Secara Global

Infokom DPP PPNI - Melalui berbagai cara untuk mengedukasi pihak terkait dan masyarakat dunia berkaitan dengan penanganan bencana secara global.

Sehubungan hal itu, Badan Penanggulangan Bencana (BAPENA) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Timur bersama FPRN Jawa Timur berkesempatan melakukan diskusi publik dan memberi masukan dalam Rumah Relesiensi kepada kebencanaan yang diikuti oleh 193 negara.

Kegiatan Forum Global Platform For 2022  Risk Disaster Reduction Art - Bali, berlangsung di Denpasar 23-28 Mei 2020.

Berdasarkan keterangan dari Humas Sekretariat Kabinet RI, bahwa Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Forum Global Pengurangan Risiko Bencana atau the 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022, secara hybrid dari Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Bali, Rabu (25/05/2022).

Saat membuka kegiatan, Presiden Joko Widodo menyampaikan empat konsep resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi risiko bencana yang ditawarkan Indonesia kepada dunia.

“Dalam Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) kali ini, pemerintah Indonesia menawarkan kepada dunia konsep resiliensi berkelanjutan sebagai solusi untuk menjawab tantangan risiko sistemik menghadapi semua bentuk bencana, termasuk menghadapi pandemi dan sekaligus mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan,” jelas Joko Widodo.

Adapun konsep tersebut, Pertama, Presiden menekankan pentingnya untuk memperkuat budaya dan kelembagaan siaga bencana yang antisipatif, responsif, dan adaptif menghadapi bencana.

“Pendidikan aman bencana serta kelembagaan pemerintahan dan sosial yang sinergis dan tanggap terhadap bencana harus menjadi prioritas kita bersama,” ungkapnya.

Kedua, setiap negara harus berinvestasi dalam sains, teknologi, dan inovasi termasuk dalam menjamin akses pendanaan dan transfer teknologi. Presiden menilai, akses pendanaan merupakan isu yang penting yang harus ditangani secara serius.

“Indonesia menyusun strategi pendanaan dan asuransi bencana dengan membentuk dana bersama atau pooling fund serta penggunaan dan pembangunan di tingkat desa melalui dana desa untuk mendukung upaya mitigasi dan kesiapsiagaan,” ujarnya.

Ketiga, membangun infrastruktur yang tangguh bencana dan tangguh terhadap perubahan iklim. Presiden menekankan, selain mitigasi infrastruktur fisik seperti dam, pemecah ombak, waduk, dan tanggul, infrastruktur hijau seperti hutan mangrove, cemara udang di pantai dan vetiver untuk antilongsor serta pembangunan ruang terbuka hijau harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan infrastruktur.

“Perlindungan kepada masyarakat kelompok rentan yang bertempat tinggal di wilayah berisiko tinggi harus mendapatkan perhatian serius,” tegas Presiden.

Keempat, komitmen bersama untuk mengimplementasikan kesepakatan global di tingkat nasional sampai tingkat lokal. Presiden menilai, Kerangka Kerja Sendai, Kesepakatan Paris, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs merupakan persetujuan internasional yang penting dalam upaya pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim.

“Saya mengajak seluruh negara untuk berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk mengimplementasikannya,” harap Joko Widodo.

Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana merupakan investasi efektif untuk mencegah kerugian di masa depan.

“Kami menegaskan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Kerangka Kerja Sendai serta komitmen internasional lainnya,” ujarnya.

Presiden juga menyampaikan bahwa dalam forum internasional ini Indonesia siap berbagai pengalaman dan pengetahuan dalam mitigasi bencana sekaligus menyerap praktik baik mitigasi bencana dari negara lain.

“Sebagai negara rawan bencana, Indonesia mempunyai akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang bisa menjadi pelajaran penting bagi dunia. Tapi Indonesia juga ingin, sangat ingin belajar dari pengalaman internasional. Let’s work together to mitigate the risk of disaster for a better life today and tomorrow,” tutupnya.

Sementara, Suhari selaku Ketua DPD PPNI Kabupaten Lumajang bersama tim mewakili PPNI Jatim memberikan usulan, bahwa pemberdayaan keluarga amatlah penting dalam pengambilan keputusan menghadapi bencana karena keluarga sebagai entitas yang paling berpengaruh dalam menghadapi bencana.

Pemberdayaan keluarga itu menurutnya, yaitu keluarga harus mampu mengenal jenis dan potensi bencana yang ada di sekitar tempat tinggal, mereka harus mampu mengambil keputusan kapan dan kemana mereka menyelamatkan diri dan keluarganya.

Selanjutnya, keluarga juga harus mampu merawat keluarganya siapa yang diprioritaskan, dan keluarga juga harus mempunyai network/link dengan pelaku kebencanaan, misalnya BPBD Relawan atau sumber informasi lain agar mengetahui jika sewaktu waktu terjadi bencana.

Adapun partisipasi organisasi PPNI menghadiri undangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut diikuti oleh BAPENA DPW PPNI Provinsi Jatim bersama dengan NGO Nasional dan Internasional.

Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/5/2022), terkait Pengurangan Resiko Bencana, Suhari sebagai Wakil Ketua BAPENA yang juga Ketua DPD PPNI Kabupaten Lumajang itu berkesempatan melakukan diskusi public di Rumah Resiliansi dalam menginovasi pengurangan resiko bencana berbasis keluarga.

Dimana sebelumnya, dijelaskannya saat terjadi dan pasca bencana keluarga merupakan komponen yang penting dan paling efektif dalam menghadapi bencana.

Menurutnya, hal tersebut sangat relevan dangan teori serta praktek keperawatan komunitas, dimana tempat layanan keperawatan paling banyak dilakukan oleh tenaga keperawatan.

“Saya berharap ke depan Perawat dapat bekerja di layanan kebencanaan BPBD BNPB BASARNAS dan sebagainya,” pungkasnya. (IR)

Sumber : Setneg RI Dan Ketua DPD PPNI Kab Lumajang