Nursing Zoominar Episode 303 : Edukasikan Mitigasi Bencana & Rapid Health Assessment

Infokom DPP PPNI - Upaya Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI) untuk menyajikan edukasi secara online bagi anggotanya terus berkesinambungan.  

Ketua DPP PPNI Harif Fadhillah bersama Tim Satgas Covid-19 DPP PPNI terus melanjutkan program Nursing Zoominar hingga episode 303, mengangkat tema Mitigasi Bencana & Rapid Health Assessment.

Dengan menghadirkan narasumber Masfuri (BAPENA DPP PPNI/FIK UI) dan Sriyono (BAPENA DPP PPNI/Ketua HIPGABI Jawa Timur), serta dipandu moderator Irna Nursanti (Sekeretaris III DPP PPNI).  

“Kita bersyukur bahwa materi hari ini sangat penting. Kita ketahui bukan hanya di Indonesia, intinya di dunia kita tidak tahu dari Maha Kuasa bahwa bencana itu mungkin selalu ada,” ungkap Ahmad Eru Saprudin dalam sambutannya pada Nursing Zoominar episode 303, Rabu (25/5/2022).  

“Tetapi memang secara teori, kita lihat segi pembangunan fisiknya, lingkungannya. Oleh karena itu terkait materi tersebut hari ini akan disampaikan oleh kedua narasumber,” lanjut Sekretaris II DPP PPNI ini.  

Diterangkannya, sebenarnya mitigasi bencana itu adalah bagaimana menyiapkan fisiknya, pengetahuan, keterampilan dalam menghadapi bencana.

Pada waktu dulu, dikatakanya kita siap mengejar kejadian di wilayah bencana, namun sebaliknya saat ini bukan hanya mengejar tetapi juga melakukan preventif (pencegahan) maupun menyiapkan pada wilayah yang cenderung terjadi bencana.

“Jadi setiap wilayah itu akan berbeda, akan nada sinyal-sinyal, mengandung bencana apa sebetulnya. Itulah yang perlu dipersiapkan baik secara fisik maupun pengetahuan, keterampilan dan pengalamannya,” sebutnya.  

Menurutnya, sebetulnya Perawat itu diibaratkan seorang Tentara. Jadi kapan saja ada kejadian, maka Perawat siap melakukan aksinya. Sekaligus Perawat mampu untuk melakukan preventif menghadapi bencana dan kesiapannya bagaimana dalam penanganan bencana.

Ditambahkannya, kalau sudah terjadi bencana, maka perlu dilakukan aksi dengan kecepatan tinggi. Jadi sekaligus bagaimana menganalisa dan menghitung cepat berkaitan kebutuhan penduduk, serta seperti apa situasi maupun kondisi bencana.

“Maka bukan hanya kecepatan tinggi, juga tepat dalam memberikan intervensi. Seperti apa rinciannya, maka nanti akan disampaikan oleh pembicara, dan materi ini sangat jarang dibicarakan,” tegasnya.

Sehubungan permasalahan penanganan Covid-19, Ahmad Eru Saprudin menginginkan langkah maupun upayanya Perawat dan sebaiknya membaca instruksi Mendagri No. 27 Tahun 2022 terkait dengan pembatasan ataupun pemberian status levelnya. Disamping bagaimana menghadapi Covid saat ini, terutama di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

“Ini menjadi panduan wilayah masing-masing, bagaimana menghadapi Covid ini,” tuturnya.  

Diinginkannya, walaupun pandemi Covid sudah reda, namun demikian upaya terus dilakukan dan harus tetap semangat menjadi role model dalam melakukan protokol kesehatan di berbagai area, sesuai tingkat pelayanan yang dilakukan.

“Dan kita tetap konsisten untuk mendukung penuh program Pemerintah, antara lain menyukseskan program Vaksinasi,” jelasnya.  

Selain itu, arahan ini disampaikannya, juga merupakan instruksi dari Ketua Umum DPP PPNI dan sangat mungkin juga untuk Perawat di desa. Disamping itu beliau juga konsisten dalam memperjuangkan Perawat, termasuk yang sudah PNS, Perawat Honorer, maupun Perawat desa.

Diungkapkannya, bahwa Harif Fadhillah bersama timnya selalu memperjuangkan dan mengadvokasi ke berbagai Pemerintah maupun stakeholder terkait kepentingan Perawat, dan diharapkannya ada doa terbaik bagi Ketua Umum DPP PPNI.   

“Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan memimpin dalam melaksanakan amanah,” harapnya.  

Sehubungan dengan webinar maupun pelatihan seperti yang dilakukan saat ini, diinginkannya semoga terus berlanjut, dimana bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan bagi diri sendiri maupun tempat bertugas sebagai poin untuk akreditasi di pelayanan kesehatan masing-masing.

Diinformasikannya juga, sekarang ini penilaian akreditasi itu makin luas, bukan hanya dapat penilaian saja, namun bahkan ke depannya pihak BPJS tidak akan membayar tagihan bila Rumah Sakit dan pelayanan kesehatan lainnya jika melayani tidak sesuai standar. Tentu akan berkaitan erat juga dengan kemampuan SDM yang ada.

“Hal ini menjadi salah satu dampak kepentingannya dari pelatihan yang diikuti, efeknya selalu ada itu. Jadi seharusnya bapak/ibu terus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya,” pungkasnya. (IR)

Sumber : Youtube Bapena PPNI