Audiensi PPNI & MenPAN-RB : Melanjutkan Perjuangan Nasib Perawat Non ASN
<p>
<a href="" class="thickbox" title="" ><img src="" alt="" /> </a>
<p style="text-align: justify;">Infokom DPP PPNI - Upaya terus dilakukan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dalam memperjuangkan kesejahteraan bagi anggotanya.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="EN-US">Berkaitan hal itu, Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah bersama Ketua Dewan Pertimbangan DPP PPNI Edy Wuryanto, Bendahara Umum DPP PPNI Apri Sunadi dan Ketua DPP PPNI Bidang Kesejahteraan Maryanto, beraudiensi dengan MenPAN-RB Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (6/4/2022). </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="EN-US">Didampingi Tuti Nusandari Roosdiono sebagai Anggota DPR RI, MenPAN-RB mendengarkan penjelasan dari Pengurus DPP PPNI terutama berkaitan permasalahan tenaga Perawat Honor untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="EN-US">Bersamaan itu pula, turut hadir Ketua Umum PP Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Emi Nurjasmi dan Sekretaris Jenderal PP IBI Ade Jubaedah. .</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="EN-US">Advokasi PPNI yang melibatkan Komisi IX DPR RI ini berkaitan erat dengan tenaga Perawat honorer dan sejenisnya menuju P3K melalui KemenPan-RB.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;"><span lang="EN-US">Menurut Harif Fadhillah, kehadiran Pengurus PPNI beraudiensi ini untuk memperjelas dan meminta kepada MenPAN-RB juga agar turut memperjuangkan hal tersebut. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;"><span lang="EN-US">“Pada intinya, Menpan memerlukan data honor dari Kementerian tekhnis yaitu Kemenkes. Lalu Menpan telah mengusulkan alokasi P3K sebanyak 184.000 untuk tahun 2022 buat tenaga kesehatan,” ungkapnya. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;"><span lang="EN-US">Dikatakannya, bahwa kebijakan itu akan dikeluarkan bila data Kemenkes sudah ada dan disetujui anggarannya oleh Kementerian Keuangan.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;"><span lang="EN-US">Sehubungan upaya itu, Harif Fadhillah berharap agar perjuangan ini berjalan lancar, dan tidak ada halangan yang tidak bisa dihadapi.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;"><span lang="EN-US">“Semoga dimudahkan jalan ini oleh Allah SWT, Aamiin,” sebut Doktor Keperawatan ini. (IR) </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="EN-US"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="EN-US"> </span></p>
<p> </p>
</p>
Audiensi PPNI & MenPAN-RB : Melanjutkan Perjuangan Nasib Perawat Non ASN
Infokom DPP PPNI - Upaya terus dilakukan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dalam memperjuangkan kesejahteraan bagi anggotanya.
Berkaitan hal itu, Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah bersama Ketua Dewan Pertimbangan DPP PPNI Edy Wuryanto, Bendahara Umum DPP PPNI Apri Sunadi dan Ketua DPP PPNI Bidang Kesejahteraan Maryanto, beraudiensi dengan MenPAN-RB Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (6/4/2022).
Didampingi Tuti Nusandari Roosdiono sebagai Anggota DPR RI, MenPAN-RB mendengarkan penjelasan dari Pengurus DPP PPNI terutama berkaitan permasalahan tenaga Perawat Honor untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bersamaan itu pula, turut hadir Ketua Umum PP Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Emi Nurjasmi dan Sekretaris Jenderal PP IBI Ade Jubaedah. .
Advokasi PPNI yang melibatkan Komisi IX DPR RI ini berkaitan erat dengan tenaga Perawat honorer dan sejenisnya menuju P3K melalui KemenPan-RB.
Menurut Harif Fadhillah, kehadiran Pengurus PPNI beraudiensi ini untuk memperjelas dan meminta kepada MenPAN-RB juga agar turut memperjuangkan hal tersebut.
“Pada intinya, Menpan memerlukan data honor dari Kementerian tekhnis yaitu Kemenkes. Lalu Menpan telah mengusulkan alokasi P3K sebanyak 184.000 untuk tahun 2022 buat tenaga kesehatan,” ungkapnya.
Dikatakannya, bahwa kebijakan itu akan dikeluarkan bila data Kemenkes sudah ada dan disetujui anggarannya oleh Kementerian Keuangan.
Sehubungan upaya itu, Harif Fadhillah berharap agar perjuangan ini berjalan lancar, dan tidak ada halangan yang tidak bisa dihadapi.
“Semoga dimudahkan jalan ini oleh Allah SWT, Aamiin,” sebut Doktor Keperawatan ini. (IR)
