Infokom DPP PPNI - Dalam upaya untuk penguatan organisasi profesi diperlukan kemauan setiap pengurus menerima informasi yang terbaru dari pengurus pusat maupun informasi yang dapat dipercaya. Untuk melengkapi kebutuhan berorganisasi, DPW PPNI Kalimantan Utara menggelar kegiatan ToT Terintengrasi di Hotel Duta Tarakan selama dua hari, 30 April - 1 Maret 2018.
Harif Fadhillah Ketum DPP PPNI secara resmi membuka acara ToT Terintegrasi di hari pertama, yang juga dihadiri Mustikasari Sekjen dan Pengurus DPP PPNI lainnya sebagai pemberi materi ToT Terintegrasi.
Acara kegiatan ini yang dihadiri 136 peserta, berasal dari pengurus DPW, DPD dan DPK PPNI se Kalimantan Utara (Kaltara) mendapatkan kesan positif dari pengurus dalam upaya peningkatan mutu dan wawasan dalam berorganisasi.
Disela-sela acara, Abd. Rahman Ketua DPW PPNI Kalimantan Utara mengucapkan terima kasih kepada DPP PPNI yang telah mensuport kegiatan ToT Integrasi ini. Kegiatan ini, dikatakannya bertujuan untuk penguatan berorganisasi di PPNI Kalimantan Utara, dikarenakan pemakaran daerah, jadi masih baru terbentuknya PPNI sehingga diperlukan penguatan organisasi terus menerus, walaupun pelaksanaannya di hari kerja tetap dilaksanakan, kegiatan ini pula sebagai komitmen untuk memajukan organisasi.
Disamping itu menurut Dia, tingkat pengetahuan organisasi PPNI Kaltara belum sama dengan daerah lain sehingga perlu mendapatkan bimbingan dari pengurus pusat. Diharapkan kegiatan ini selanjutnya memberikan dampak yang baik sehingga dapat menjalankan organisasi dengan baik sesuai kaidah-kaidah organisasi. Selain itu, Dia beranggapan bahwa organisasi PPNI di Kaltara nantinya punya daya tawar kepada pemerintah.
Berkaitan dengan Pengurus Pusat (DPP), Abd. Rahman menilai organisasi DPP PPNI sudah luar biasa perkembangannya. Namun ada beberapa saran yang dia kemukakan, diantaranya perlu ditambahkan pada sistem pendaftaran online di SIMK yang baru. Dia melihat tidak sinkronnya cara pendaftaran peserta baru yang ada di SIMK online baru dengan AD/ART PPNI. Dengan adanya formulir penandatanganan persetujuan bagi peserta baru untuk menandatangani kepatuhan terhadap kode etik profesi yang belum ada di sistem baru SIMK online.
Dia menyarankan agar sistemnya dibuat juga pada sistem pendaftaran SIMK online yang baru tersebut. Sistem Formulir penandatanganan dapat dibuat dengan sistem online juga dengan cara menguplodnya, sepertinya akan lebih efisien, menurut dia juga. (IR)
ToT Terintegrasi PPNI Kalimantan Utara : Penguatan & Perluas Wawasan Berorganisasi
Infokom DPP PPNI - Dalam upaya untuk penguatan organisasi profesi diperlukan kemauan setiap pengurus menerima informasi yang terbaru dari pengurus pusat maupun informasi yang dapat dipercaya. Untuk melengkapi kebutuhan berorganisasi, DPW PPNI Kalimantan Utara menggelar kegiatan ToT Terintengrasi di Hotel Duta Tarakan selama dua hari, 30 April - 1 Maret 2018.
Harif Fadhillah Ketum DPP PPNI secara resmi membuka acara ToT Terintegrasi di hari pertama, yang juga dihadiri Mustikasari Sekjen dan Pengurus DPP PPNI lainnya sebagai pemberi materi ToT Terintegrasi.
Acara kegiatan ini yang dihadiri 136 peserta, berasal dari pengurus DPW, DPD dan DPK PPNI se Kalimantan Utara (Kaltara) mendapatkan kesan positif dari pengurus dalam upaya peningkatan mutu dan wawasan dalam berorganisasi.
Disela-sela acara, Abd. Rahman Ketua DPW PPNI Kalimantan Utara mengucapkan terima kasih kepada DPP PPNI yang telah mensuport kegiatan ToT Integrasi ini. Kegiatan ini, dikatakannya bertujuan untuk penguatan berorganisasi di PPNI Kalimantan Utara, dikarenakan pemakaran daerah, jadi masih baru terbentuknya PPNI sehingga diperlukan penguatan organisasi terus menerus, walaupun pelaksanaannya di hari kerja tetap dilaksanakan, kegiatan ini pula sebagai komitmen untuk memajukan organisasi.
Disamping itu menurut Dia, tingkat pengetahuan organisasi PPNI Kaltara belum sama dengan daerah lain sehingga perlu mendapatkan bimbingan dari pengurus pusat. Diharapkan kegiatan ini selanjutnya memberikan dampak yang baik sehingga dapat menjalankan organisasi dengan baik sesuai kaidah-kaidah organisasi. Selain itu, Dia beranggapan bahwa organisasi PPNI di Kaltara nantinya punya daya tawar kepada pemerintah.
Berkaitan dengan Pengurus Pusat (DPP), Abd. Rahman menilai organisasi DPP PPNI sudah luar biasa perkembangannya. Namun ada beberapa saran yang dia kemukakan, diantaranya perlu ditambahkan pada sistem pendaftaran online di SIMK yang baru. Dia melihat tidak sinkronnya cara pendaftaran peserta baru yang ada di SIMK online baru dengan AD/ART PPNI. Dengan adanya formulir penandatanganan persetujuan bagi peserta baru untuk menandatangani kepatuhan terhadap kode etik profesi yang belum ada di sistem baru SIMK online.
Dia menyarankan agar sistemnya dibuat juga pada sistem pendaftaran SIMK online yang baru tersebut. Sistem Formulir penandatanganan dapat dibuat dengan sistem online juga dengan cara menguplodnya, sepertinya akan lebih efisien, menurut dia juga. (IR)