Infokom DPP PPNI - Kemampuan diplomasi global dalam menjalin kerjasama antar negara menjadi salah satu upaya dalam pengendalian pandemi Covid-19.
Untuk itulah Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI drg. Oscar Primadi, MPH mengatakan pada situasi pandemi Covid-19 ini diplomasi kesehatan global semakin diperlukan untuk unifikasi respon global menghadapi tantangan dunia kesehatan di dunia tanpa batas.
“Perlu ditekankan bahwa kerjasama dan diplomasi harus dipupuk sedari dini antar negara,” ucap drg. Oscar.
Kebijakan kesehatan global yang dihasilkan dari berbagai upaya diplomasi, lanjut Oscar, berdampak langsung terhadap Kementerian Kesehatan, dimana kerja sama dengan dunia internasional merupakan salah satu pilar untuk mendukung pembangunan kesehatan nasional.
Saat ini posisi Indonesia telah menjadi bagian dari kelompok negara dengan tingkat ekonomi menengah ke atas telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan politik dunia. Dalam mendukung peranan Indonesia ini, khususnya di sektor kesehatan, maka diplomasi kesehatan Indonesia di tingkat global perlu terus diperkuat.
Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan WHO Indonesia, Global Health Initiative Indonesia (GHII) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dan Duke Kunshan University telah melaksanakan Pelatihan Diplomasi Kesehatan Global, 19 September - 10 Oktober 2020.
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Dr. dr. Sabarinah Prasetyo, MSc, berharap agar pelatihan ini dapat dilakukan secara rutin dan dapat melibatkan perwakilan pemerintah daerah.
Kepala Perwakilan WHO di Indonesia, Dr Navaranatsamy Paranietharan, juga mengatakan pentingnya peningkatan kapasitas bagi pejabat Kementerian Kesehatan sebagai ‘Diplomat Kesehatan’ untuk melakukan diplomasi kesehatan global, khususnya di era tanpa batas ini.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Pretty Multihartina, PhD mengatakan di era pandemi ini diperlukan kreatifitas dan upaya yang lebih besar agar pelatihan ini dapat terlaksana. Untuk itu, Pelatihan Diplomasi Kesehatan Global kali ini dilakukan secara hybrid dengan menggunakan metode virtual synchronous dan asynchronous.
Melalui penggunaan metode tersebut, 30 orang peserta dengan latar belakang yang berbeda-beda yang berasal dari berbagai satuan kerja dan unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Kesehatan diharapkan dapat menambah pengetahuan berupa konsep dan skill yang diperlukan dalam merepresentasikan Indonesia di kancah internasional.
Selain itu pelatihan ini juga didukung oleh berbagai narasumber dengan keahlian dan pengalaman yang mendalam di dunia diplomasi global, seperti Dr. Viroj Thangcharonsathien dari Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand, Dr. Pem Namgyal dan Dr. Sharat Chauhan dari WHO SEARO, Duta Besar Sunu Soemarno dari Kementerian Luar Negeri, Profesor Kenneth Rogerson dari Duke University, serta dr. Achmad Yurianto dan Pretty Multihartina dari Kementerian Kesehatan. (IR)
Sumber : Berita dan foto dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kemenkes RI
Diplomasi Global Menjadi Alternatif Dalam Menangani Pandemi Covid-19
Infokom DPP PPNI - Kemampuan diplomasi global dalam menjalin kerjasama antar negara menjadi salah satu upaya dalam pengendalian pandemi Covid-19.
Untuk itulah Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI drg. Oscar Primadi, MPH mengatakan pada situasi pandemi Covid-19 ini diplomasi kesehatan global semakin diperlukan untuk unifikasi respon global menghadapi tantangan dunia kesehatan di dunia tanpa batas.
“Perlu ditekankan bahwa kerjasama dan diplomasi harus dipupuk sedari dini antar negara,” ucap drg. Oscar.
Kebijakan kesehatan global yang dihasilkan dari berbagai upaya diplomasi, lanjut Oscar, berdampak langsung terhadap Kementerian Kesehatan, dimana kerja sama dengan dunia internasional merupakan salah satu pilar untuk mendukung pembangunan kesehatan nasional.
Saat ini posisi Indonesia telah menjadi bagian dari kelompok negara dengan tingkat ekonomi menengah ke atas telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan politik dunia. Dalam mendukung peranan Indonesia ini, khususnya di sektor kesehatan, maka diplomasi kesehatan Indonesia di tingkat global perlu terus diperkuat.
Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan WHO Indonesia, Global Health Initiative Indonesia (GHII) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dan Duke Kunshan University telah melaksanakan Pelatihan Diplomasi Kesehatan Global, 19 September - 10 Oktober 2020.
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Dr. dr. Sabarinah Prasetyo, MSc, berharap agar pelatihan ini dapat dilakukan secara rutin dan dapat melibatkan perwakilan pemerintah daerah.
Kepala Perwakilan WHO di Indonesia, Dr Navaranatsamy Paranietharan, juga mengatakan pentingnya peningkatan kapasitas bagi pejabat Kementerian Kesehatan sebagai ‘Diplomat Kesehatan’ untuk melakukan diplomasi kesehatan global, khususnya di era tanpa batas ini.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Pretty Multihartina, PhD mengatakan di era pandemi ini diperlukan kreatifitas dan upaya yang lebih besar agar pelatihan ini dapat terlaksana. Untuk itu, Pelatihan Diplomasi Kesehatan Global kali ini dilakukan secara hybrid dengan menggunakan metode virtual synchronous dan asynchronous.
Melalui penggunaan metode tersebut, 30 orang peserta dengan latar belakang yang berbeda-beda yang berasal dari berbagai satuan kerja dan unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Kesehatan diharapkan dapat menambah pengetahuan berupa konsep dan skill yang diperlukan dalam merepresentasikan Indonesia di kancah internasional.
Selain itu pelatihan ini juga didukung oleh berbagai narasumber dengan keahlian dan pengalaman yang mendalam di dunia diplomasi global, seperti Dr. Viroj Thangcharonsathien dari Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand, Dr. Pem Namgyal dan Dr. Sharat Chauhan dari WHO SEARO, Duta Besar Sunu Soemarno dari Kementerian Luar Negeri, Profesor Kenneth Rogerson dari Duke University, serta dr. Achmad Yurianto dan Pretty Multihartina dari Kementerian Kesehatan. (IR)
Sumber : Berita dan foto dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kemenkes RI