Infokom DPP PPNI - Peran maupun dukungan Perawat dan organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sangat dibutuhkan dalam menunjang program pemerintah selama ini dan yang akan datang.
Harif Fadhillah selaku Ketua Umum DPP PPNI sependapat bahwa program kerja pemerintah akan berjalan baik, berkaitan erat dengan alokasi anggaran pemerintah dan peran optimal pihak terkait.
Sehubungan dengan pidato Presiden Joko Widodo saat Penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2021 pada Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020), mendapatkan apresiasi dari PPNI atas meningkatnya anggaran terhadap sektor kesehatan.
“Presiden Joko Widodo mengatakan dalam nota pembacaan alokasi APBN di bidang kesehatan meningkat menjadi 6,2 %. Walaupun sebenarnya masih dibawah standar WHO yaitu 10 %. Pada waktu tahun yang lalu 123, 1 trilyun, meningkat tahun ini menjadi 169, 7 trilyun,” terang Harif Fadhillah, disampaikannya disaat membuka Zoominar sesi ke 94, Selasa (18/8/2020).
“Saya kira cukup signifikan meningkatnya, ini menunjukkan bahwa ada perhatian bidang kesehatan oleh pemerintah, mungkin karena pandemi,” lanjutnya.
Memperhatikan anggaran pemerintah tersebut, Harif Fadhillah menilai ada beberapa hal yang dititik beratkan pada alokasi anggaran, diantaranya yaitu akan melaksanakan vaksinasi pada 2/3 penduduk Indonesia di tahun yang akan datang.
Dikatakannya juga, anggaran itu difokuskan bagaimana mendukung kesehatan ibu dan anak. Ada pula diperuntukkan untuk memberantas penyakit menular maupun tidak menular, serta juga pencegahan dan deteksi, yang diistilahkan dengan promotif dan preventif.
“Termasuk pula anggaran itu untuk upaya penguatan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan sistem kesehatan terintegrasi,” ditambahkannya.
Berkaitan dengan sistem kesehatan terintegrasi, Harif Fadhillah mengartikan, bahwa pemerintah saat ini tidak ingin mengembangkan satu persatu dalam komponen kesehatan, tapi menginginkan yang terintegrasi.
Disampaikannya juga, berkaitan dengan sistem kesehatan terintegrasi, maka keberadaan PPNI diharapkan pula perannya untuk ikut dalam sebuah sistem dan suprasistem (sistem yang mempunyai hubungan lebih luas dari sistem) diatasnya, dan juga memberikan informasi serta aktif memberikan kontribusi.
“Saya kira kita akan diperhitungkan dalam sistem kesehatan integrasi tersebut dan ini yang penting,” ungkapnya.
Harif Fadhillah berharap dan menghimbau kepada jajaran seluruh Pengurus PPNI untuk mendukung program tersebut, yang tentunya dimulai dari tingkat DPP, melalui berbagai komponen di pusat, baik itu pemerintah maupun swasta.
“Kemudian pada tingkat DPW (Provinsi), DPD tingkat Kota/Kapupaten, untuk ikut aktif dalam suprasistem diatasnya dan berkontribusi, sehingga kita tidak ketinggalan oleh sistem-sistem yang dikembangkan pihak lain,” pungkasnya. (IR)
Sumber foto : Screenshots Youtube
PPNI Mengapresiasi Atas Naiknya Anggaran Kesehatan Pada APBN 2021
Infokom DPP PPNI - Peran maupun dukungan Perawat dan organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sangat dibutuhkan dalam menunjang program pemerintah selama ini dan yang akan datang.
Harif Fadhillah selaku Ketua Umum DPP PPNI sependapat bahwa program kerja pemerintah akan berjalan baik, berkaitan erat dengan alokasi anggaran pemerintah dan peran optimal pihak terkait.
Sehubungan dengan pidato Presiden Joko Widodo saat Penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2021 pada Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020), mendapatkan apresiasi dari PPNI atas meningkatnya anggaran terhadap sektor kesehatan.
“Presiden Joko Widodo mengatakan dalam nota pembacaan alokasi APBN di bidang kesehatan meningkat menjadi 6,2 %. Walaupun sebenarnya masih dibawah standar WHO yaitu 10 %. Pada waktu tahun yang lalu 123, 1 trilyun, meningkat tahun ini menjadi 169, 7 trilyun,” terang Harif Fadhillah, disampaikannya disaat membuka Zoominar sesi ke 94, Selasa (18/8/2020).
“Saya kira cukup signifikan meningkatnya, ini menunjukkan bahwa ada perhatian bidang kesehatan oleh pemerintah, mungkin karena pandemi,” lanjutnya.
Memperhatikan anggaran pemerintah tersebut, Harif Fadhillah menilai ada beberapa hal yang dititik beratkan pada alokasi anggaran, diantaranya yaitu akan melaksanakan vaksinasi pada 2/3 penduduk Indonesia di tahun yang akan datang.
Dikatakannya juga, anggaran itu difokuskan bagaimana mendukung kesehatan ibu dan anak. Ada pula diperuntukkan untuk memberantas penyakit menular maupun tidak menular, serta juga pencegahan dan deteksi, yang diistilahkan dengan promotif dan preventif.
“Termasuk pula anggaran itu untuk upaya penguatan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan sistem kesehatan terintegrasi,” ditambahkannya.
Berkaitan dengan sistem kesehatan terintegrasi, Harif Fadhillah mengartikan, bahwa pemerintah saat ini tidak ingin mengembangkan satu persatu dalam komponen kesehatan, tapi menginginkan yang terintegrasi.
Disampaikannya juga, berkaitan dengan sistem kesehatan terintegrasi, maka keberadaan PPNI diharapkan pula perannya untuk ikut dalam sebuah sistem dan suprasistem (sistem yang mempunyai hubungan lebih luas dari sistem) diatasnya, dan juga memberikan informasi serta aktif memberikan kontribusi.
“Saya kira kita akan diperhitungkan dalam sistem kesehatan integrasi tersebut dan ini yang penting,” ungkapnya.
Harif Fadhillah berharap dan menghimbau kepada jajaran seluruh Pengurus PPNI untuk mendukung program tersebut, yang tentunya dimulai dari tingkat DPP, melalui berbagai komponen di pusat, baik itu pemerintah maupun swasta.
“Kemudian pada tingkat DPW (Provinsi), DPD tingkat Kota/Kapupaten, untuk ikut aktif dalam suprasistem diatasnya dan berkontribusi, sehingga kita tidak ketinggalan oleh sistem-sistem yang dikembangkan pihak lain,” pungkasnya. (IR)
Sumber foto : Screenshots Youtube