Ketua DPD RI : Kesejahteraan Perawat Perlu Diselesaikan & Tingkatkan Kualitasnya

Infokom DPP PPNI - Upaya untuk penyelesaian masalah perawat yang berkaitan dengan kesejahteraannya terus diperjuangkan. Masih dalam suasana HUT PPNI Ke 44, DPP dan Pengurus DPW PPNI bersilaturahmi dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Oesman Sapta Odang. Pertemuan yang penuh keakraban ini dilangsungkan di Gedung MPR/DPR Senayan Jakarta.  

Peranan perawat yang selama ini di layanan kesehatan sudah hampir maksimal pelayanannya tetapi masih belum terpenuhi secara optimal. Berbicara masalah kesejahteraan perawat, untuk di Jakarta perawat yang bekerja di Pemda merasa lebih besar penghasilan yang didapat dibandingkan nasib perawat di daerah lain, sehingga kesenjangan itu terus berlanjut hingga kini. Untuk itu perlunya menyampaikan permasalahan yang ada untuk diteruskan kepada pengambil kebijakan agar mendapatkan solusi yang tepat.   

“Kami menyampaikan bahwa masih banyak persoalan perawat di daerah yang berkaitan dengan kehidupan profesi, status tidak jelas termasuk kesejahteraannya. Sampai saat ini masih ada perawat  daerah yang  bekerja dipelayanan kesehatan milik pemerintah namun statusnya masih tenagakerja sukarela dan honor yang bekerja di RSUD maupun puskesmas. Permasalahan ini sudah kami sampaikan hingga ke DPR RI namun belum ada penyelesaiannya dan kami tetap berjuang üntuk hal ini” ungkap Harif Fadhillah Ketua Umum DPP PPNI saat menyampaikan permasalahan perawat pada acara silahturahmi dengan pimpinan DPD RI di Senayan, Senin (19/03/2018).

Harif juga berharap dari pertemuan ini dapat memberikan jalan bagi pengurus PPNI untuk dapat bertemu langsung dengan presiden untuk menyampaikan aspirasi berkaitan dengan masalah perawat, kebijakan pemerintah maupun peranan perawat dimasa yang akan datang.

“Kami PPNI berkeinginan sekali untuk bertemu dengan presiden Jokowi, sudah empat kali kami berkirim surat ke Sekretariat Negara namun belum dapat bertemu dengan beliau. Mungkin melalui forum ini Ketua DPD RI dapat menyampaikan keinginan kami tersebut,” harap Harif.

Dia menjelaskan, perlunya menyampaikan permasalahan kepada pemerintah, salah satunya masalah pengangkatan PTT untuk menjadi PNS, karena nasib perawat belum mendapatkan status yang jelas sedangkan dokter dan bidan telah diangkat menjadi PNS, padahal pada waktu ditugaskan SK nya sama dari Kementerian Kesehatan. Disamping itu perlunya strategi perawat agar kemampuan perawat dapat diberdayakan dalam pembangunan kesehatan secara nasional maupun di daerah. 

Harif juga meminta peranan atau dorongan dari DPD RI ditingkatkan untuk mempermudah bagi rekan-rekan pengurus daerah dalam mendapatkan kemudahan regulasi yang berpihak kepada perawat dan biasanya terhambat di DPRD setempat.

“Masih banyaknya regulasi yang perlu dibantu, disebabkan maraknya tenaga sukarela di daerah, termasuk tenaga honor perawat yang berpendapatan 200-300 ribu saja perbulan,” jelasnya.

Mendengar permasalahan ini Oesman Sapta Odang (OSO) merasa prihatin dengan nasib tenaga perawat yang dipekerjakan secara sukarela dan honor yang didapat memprihatin tersebut, sehingga diperlukan mencari solusinya.  

“Pertemuan ini perlu adanya cara penyelesaiannya dengan pihak terkait, sedangkan DPD RI hanyalah rumah rakyat yang dapat menampung keluhan rakyat, tetapi tidak dapat mengambil kebijakan secara langsung, jadi hanya penyambung aspirasi rakyat saja. Tetapi nantinya kami akan panggil kementerian Kesehatan, Kementerian Desa termasuk Kementerian Sosial juga untuk masalah ini. Kami juga meminta PPNI untuk menyiapkan pedoman acuannya untuk dibahas di setiap rapat komisi DPD RI maupun ke tingkat yang lebih tinggi lagi," ucap OSO.

OSO juga berharap agar perawat harus meningkat kemampuannya, terutama bahasa, supaya ratingnya meningkat . Dia juga memuji perawat Indonesia umumnya lebih peduli dan save kepada pasien dari pada perawat negara lain, sehingga perlunya terobosan baru untuk penyelesaian ini, jadi jangan banyak juga lulusan perawat yang ada untuk bekerja di Indonesia saja.

“Tolong, nanti kualitas perawat ditingkatkan, perlunya kita coba exspor perawat ke luar negeri, Di Indonesia banyak kebutuhan, namun jasanya memang murah dibayarnya, seperti permasalan di BPJS. Ini penting bagi kita untuk selesaikan masalah ini, ” terang OSO, Pengusaha sekaligus Ketua DPD RI periode 2017-2019.

Dalam pertemuan ini dihadiri pula Komisi III DPD RI Abdul Aziz, Sekjen DPP PPNI Mustikasari beserta perwakilan pengurus DPW PPNI di Indonesia. (Ibrahim Romending)