Infokom DPP PPNI - Bertepatan dengan HUT PPNI Ke 44, Perawat Kota Padang merasa bangga dengan keberadaan gedung sekretariat baru DPD PPNI Kota Padang yang telah diresmikan oleh Ketua umum DPP PPNI Harif Fadhillah bersama dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada Sabtu (17/03/2018).
Dalam upaya melibatkan peranan pemerintah daerah pada bidang kesehatan terutama dalam proses perizinan yang dibutuhkan perawat perlu mendapatkan perhatian serius. "Pemerintah tidak bisa menolak masalah praktek mandiri oleh perawat. Saya rasa untuk Dinas Kesehatan kabupaten/kota berikan saja izin untuk mendirikan praktek mandiri kepada perawat, karena kedepan peran mereka sangat penting," ucap Nasrul Abit dalam sambutannya pada saat peresmian di Gedung Sekretariat PPNI yang baru di Jalan Pondok Kopi Siteba, Kota Padang, Sumera Barat.
Wakil Gubernur juga memberikan aspresiasi kepada PPNI Kota Padang yang telah mampu membeli gedung senilai 1.3 miliar dengan biaya mandiri tanpa bantuan pihak lain, hal ini sungguh sesuatu prestasi yang patut dibanggakan.
Pada kesempatan yang sama, Harif Fadhillah menjelaskan bahwa dalam kurun 2 tahun terakhir ini sudah berdiri sebanyak 50 sekretariat PPNI di kabupaten/kota di Indonesia. "Kantor ini hadir untuk menjadi tempat kegiatan organisasi dan pusat pelayanan terhadap anggota," katanya.
Harif juga memohon kepada pemerintah dengan apa yang dilakukan PPNI, pemerintah dapat mengajak ikut serta perawat dalam melakukan pembangunan dibidang kesehatan.
"Kami ingin memberikan 2 (dua) solusi kepada pemerintah untuk mengatasi masalah kesehatan. Pertama, memberikan izin praktek mandiri kepada para perawat. Kedua, adanya program satu desa satu perawat" harap Harif.
Dia juga mengatakan dengan adanya solusi ini, pemerintah bisa menitipkan kepada PPNI program-program pembangunannya. Pasti perawat tidak bisa menolak hal tersebut.
Sementara itu Ketua DPW PPNI Sumatera Barat Sunardi merasa senang terhadap upaya ini dan menjadi panutan bagi pengurus PPNI yang lainnya. "Dengan adanya peresmian gedung sekretariat PPNI kota Padang yang bertepatan dengan Ulang Tahun ke 44 PPNI, kita berharap menjadi cambuk bagi kabupaten/kota lain untuk mendirikan sekretariat PPNI," ungkap Sunardi dalam sambutannya.
Selama ini profesi perawat dipandang sebelah mata oleh masyarakat dengan lahirnya Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014, maka perawat mendapatkan peranan yang lebih baik. "Kita berharap peran perawat lebih dirasakan oleh masyarakat. Tentunya dengan adanya sekretariat ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh keperluan perawat," imbuh Sunardi. (Ibrahim romending).
Sumber : DPD PPNI Kota Padang.
Perawat Kota Padang Punya Gedung Baru DI HUT PPNI Ke 44
Infokom DPP PPNI - Bertepatan dengan HUT PPNI Ke 44, Perawat Kota Padang merasa bangga dengan keberadaan gedung sekretariat baru DPD PPNI Kota Padang yang telah diresmikan oleh Ketua umum DPP PPNI Harif Fadhillah bersama dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada Sabtu (17/03/2018).
Dalam upaya melibatkan peranan pemerintah daerah pada bidang kesehatan terutama dalam proses perizinan yang dibutuhkan perawat perlu mendapatkan perhatian serius. "Pemerintah tidak bisa menolak masalah praktek mandiri oleh perawat. Saya rasa untuk Dinas Kesehatan kabupaten/kota berikan saja izin untuk mendirikan praktek mandiri kepada perawat, karena kedepan peran mereka sangat penting," ucap Nasrul Abit dalam sambutannya pada saat peresmian di Gedung Sekretariat PPNI yang baru di Jalan Pondok Kopi Siteba, Kota Padang, Sumera Barat.
Wakil Gubernur juga memberikan aspresiasi kepada PPNI Kota Padang yang telah mampu membeli gedung senilai 1.3 miliar dengan biaya mandiri tanpa bantuan pihak lain, hal ini sungguh sesuatu prestasi yang patut dibanggakan.
Pada kesempatan yang sama, Harif Fadhillah menjelaskan bahwa dalam kurun 2 tahun terakhir ini sudah berdiri sebanyak 50 sekretariat PPNI di kabupaten/kota di Indonesia. "Kantor ini hadir untuk menjadi tempat kegiatan organisasi dan pusat pelayanan terhadap anggota," katanya.
Harif juga memohon kepada pemerintah dengan apa yang dilakukan PPNI, pemerintah dapat mengajak ikut serta perawat dalam melakukan pembangunan dibidang kesehatan.
"Kami ingin memberikan 2 (dua) solusi kepada pemerintah untuk mengatasi masalah kesehatan. Pertama, memberikan izin praktek mandiri kepada para perawat. Kedua, adanya program satu desa satu perawat" harap Harif.
Dia juga mengatakan dengan adanya solusi ini, pemerintah bisa menitipkan kepada PPNI program-program pembangunannya. Pasti perawat tidak bisa menolak hal tersebut.
Sementara itu Ketua DPW PPNI Sumatera Barat Sunardi merasa senang terhadap upaya ini dan menjadi panutan bagi pengurus PPNI yang lainnya. "Dengan adanya peresmian gedung sekretariat PPNI kota Padang yang bertepatan dengan Ulang Tahun ke 44 PPNI, kita berharap menjadi cambuk bagi kabupaten/kota lain untuk mendirikan sekretariat PPNI," ungkap Sunardi dalam sambutannya.
Selama ini profesi perawat dipandang sebelah mata oleh masyarakat dengan lahirnya Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014, maka perawat mendapatkan peranan yang lebih baik. "Kita berharap peran perawat lebih dirasakan oleh masyarakat. Tentunya dengan adanya sekretariat ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh keperluan perawat," imbuh Sunardi. (Ibrahim romending).
Sumber : DPD PPNI Kota Padang.