Ex PTT Pensus DTPK Datangi Istana Presiden ? Jika Tidak Menjadi PNS
<p>
<a href="" class="thickbox" title="" ><img src="" alt="" /> </a>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Infokom DPP PPNI – Upaya terus dilakukan oleh forum perawat PTT (Pegawai Tidak Tetap) Penugasan Khusus (Pensus) DTPK Kemenkes RI yang sedang mencari keadilan di ibukota. Setelah terakhir beraudiensi dengan BPPSDM Kesehatan Kemenkes RI, maka forum perawat PTT menyambangi lagi pengurus DPP PPNI untuk saling berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan, yang dilaksanakan di Graha PPNI pada Rabu (6/3/2018).</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Dalam hasil audiensi tersebut menghasilkan kesepakatan diantaranya :</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">- Ketua Umum DPP PPNI bersama 5 organisasi profesi akan bersurat kepada presiden terkait penyelesaian permasalan forum PTT perawat dan 5 organisasi profesi lain.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">- Ketua forum perawat La Ode Zalino, AMK menginginkan bahwa semua dokumen dari tingkatan daerah sampai tingkatan pusat (rekondasi dinkes kab,usulan bupati,dukungan gubernur,dukungan DPD RI) termasuk dukungan 7 DPP organisasi profesi sudah rampung, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>jadi tidak ada alasan lagi kepada pemerintah untuk tidak mengambil secara tegas, bahwa pemerintah wajib mengangkat PTT Pensus DTPK<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>SK Kemenkes di 14 propinsi untuk menjadi PNS melalui jalur khusus. Demi mewujudkan program NAWACITA Jokowi dengan pembangunan kesehatan yang di mulai dari pelosok desa.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">- Pengurus DPP PPNI yang mendapatkan surat tugas dari Ketua Umum DPP PPNI menegaskan akan mengawal apa yang menjadi tuntutan forum perawat<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>dalam penyampaian kepada Menpan- RB, DPR RI komisi II dan komisi 3 serta MPR RI.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Mengenai persoalan Kepres tentang Pensus DTPK, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>forum akan bersama ketua-ketua umum dari 7 organisasi profesi akan bersurat kepada presiden .</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="background: white;">Setelah mendapatkan hasil audiensi tersebut, ada yang menjadi tuntunan dari forum PPT, Ketua forum<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Perawat PTT La Ode Zalino, AMK mengungkapkan jika komunikasi persuasif semua pihak sampai minggu ke 3 Maret 2018 tidak ada jawaban pasti dari pemerintah maka seluruh tenaga Pensus DTPK SK Kemenkes mulai tahun 2009 sampai dengan 2014, akan mendatangi istana presiden untuk menyampaikan secara langsung kepada bapak presiden terkait tindakan diskriminasi dan tindakan Kemenkes atas pemutusan isi perut petugas <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>PTT yang telah ditugaskan di DTPK.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="background: white;">“Persoalan ini merupakan tindakan kriminalisasi hak anak bangsa. Tuntanannya menjadi PNS harga mati dan kemudian kami <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>akan melakukan gerakan non bidan dan non dokter ke daerah, selain itu akan boikot pelayanan kesehatan di pelosok, serta mogok kerja di semua pelosok di 14 propinsi tersebut,” tegas La Ode Zalino di Jakarta, Jum’at (09/03/2018).</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="background: white;">Dia juga menjelaskan DTPK Provinsi Papua akan membawa surat dukungan kepala suku terkait kebutuhan tenaga pensus DTPK, sekaligus nantinya Ketua Forum Pensus DTPK Indonesia La Ode Izran akan bersurat kepada konfederasi KASBI terkait pendampingan dan dukungan moril terhadap PTT Pensus DTPK Se Indonesia yang saat ini terdiskriminasi. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="background: white;">Adapun pengurus DPP PPNI yang ikut beraudiensi dengan forum PTT diantaranya Maryanto, AMK, SKM, Jajat Sudrajat, S.Kep, SKM dan Asep Gunawan, SKM, M.Kes yang tergabung juga dalan Tim Pengkawalan Revisi UU ASN-DPP PPNI. (Ibrahim Romending)</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
</p>
Ex PTT Pensus DTPK Datangi Istana Presiden ? Jika Tidak Menjadi PNS
Infokom DPP PPNI – Upaya terus dilakukan oleh forum perawat PTT (Pegawai Tidak Tetap) Penugasan Khusus (Pensus) DTPK Kemenkes RI yang sedang mencari keadilan di ibukota. Setelah terakhir beraudiensi dengan BPPSDM Kesehatan Kemenkes RI, maka forum perawat PTT menyambangi lagi pengurus DPP PPNI untuk saling berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan, yang dilaksanakan di Graha PPNI pada Rabu (6/3/2018).
Dalam hasil audiensi tersebut menghasilkan kesepakatan diantaranya :
- Ketua Umum DPP PPNI bersama 5 organisasi profesi akan bersurat kepada presiden terkait penyelesaian permasalan forum PTT perawat dan 5 organisasi profesi lain.
- Ketua forum perawat La Ode Zalino, AMK menginginkan bahwa semua dokumen dari tingkatan daerah sampai tingkatan pusat (rekondasi dinkes kab,usulan bupati,dukungan gubernur,dukungan DPD RI) termasuk dukungan 7 DPP organisasi profesi sudah rampung, jadi tidak ada alasan lagi kepada pemerintah untuk tidak mengambil secara tegas, bahwa pemerintah wajib mengangkat PTT Pensus DTPK SK Kemenkes di 14 propinsi untuk menjadi PNS melalui jalur khusus. Demi mewujudkan program NAWACITA Jokowi dengan pembangunan kesehatan yang di mulai dari pelosok desa.
- Pengurus DPP PPNI yang mendapatkan surat tugas dari Ketua Umum DPP PPNI menegaskan akan mengawal apa yang menjadi tuntutan forum perawat dalam penyampaian kepada Menpan- RB, DPR RI komisi II dan komisi 3 serta MPR RI. Mengenai persoalan Kepres tentang Pensus DTPK, forum akan bersama ketua-ketua umum dari 7 organisasi profesi akan bersurat kepada presiden .
Setelah mendapatkan hasil audiensi tersebut, ada yang menjadi tuntunan dari forum PPT, Ketua forum Perawat PTT La Ode Zalino, AMK mengungkapkan jika komunikasi persuasif semua pihak sampai minggu ke 3 Maret 2018 tidak ada jawaban pasti dari pemerintah maka seluruh tenaga Pensus DTPK SK Kemenkes mulai tahun 2009 sampai dengan 2014, akan mendatangi istana presiden untuk menyampaikan secara langsung kepada bapak presiden terkait tindakan diskriminasi dan tindakan Kemenkes atas pemutusan isi perut petugas PTT yang telah ditugaskan di DTPK.
“Persoalan ini merupakan tindakan kriminalisasi hak anak bangsa. Tuntanannya menjadi PNS harga mati dan kemudian kami akan melakukan gerakan non bidan dan non dokter ke daerah, selain itu akan boikot pelayanan kesehatan di pelosok, serta mogok kerja di semua pelosok di 14 propinsi tersebut,” tegas La Ode Zalino di Jakarta, Jum’at (09/03/2018).
Dia juga menjelaskan DTPK Provinsi Papua akan membawa surat dukungan kepala suku terkait kebutuhan tenaga pensus DTPK, sekaligus nantinya Ketua Forum Pensus DTPK Indonesia La Ode Izran akan bersurat kepada konfederasi KASBI terkait pendampingan dan dukungan moril terhadap PTT Pensus DTPK Se Indonesia yang saat ini terdiskriminasi.
Adapun pengurus DPP PPNI yang ikut beraudiensi dengan forum PTT diantaranya Maryanto, AMK, SKM, Jajat Sudrajat, S.Kep, SKM dan Asep Gunawan, SKM, M.Kes yang tergabung juga dalan Tim Pengkawalan Revisi UU ASN-DPP PPNI. (Ibrahim Romending)
