International Conference on Healthcare Technology, Kolaborasi STIKep PPNI Jawa Barat dengan Nasional Cheng Kung University Hospital, Taiwan, 18 - 19 Juli 2019, Harris Hotel & Convention Ciumbuleuit Bandung
Infokom DPP PPNI - Upaya optimal Kementerian Kesehatan dalam penanganan stunting bagi masyarakat terutama di wilayah timur Indonesia.
Sehubungan hal itu, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan salah satu upaya Penanganan Stunting dengan menyediakan antropometri dan USG di Puskesmas Kota Kupang serta digunakan oleh Puskesmas.
Kegiatan ini dilakukan di sela-sela kunjungannya ke kota Kupang dalam rangka launching wolbachia pada Selasa 24 Oktober 2023.
Infokom DPP PPNI - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perawatan Nasional Indonesia (PPNI) telah memberikan instruksi kepada seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi PPNI berkaitan dengan Sumpah Profesi Keperawatan setelah pengesahan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023.
Berdasarkan poin pertama instruksi yang ditandatangani oleh Ketua Umum PPNI Harif Fadhillah tersebut menyebutkan bahwa dengan berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023 maka pengambilan sumpah profesi perawat diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan.
“Dengan berlakukanya Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 pelaksanaan sumpah profesi dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan,” bunyi poin pertama surat edaran yang ditandatangani Harif Fadhillah.
Infokom DPP PPNI - Proses menyusunan aturan turunan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mulai dilakukan pemerintah secara bertahap.
Setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi Undang-Undang Kesehatan pada 11 Juli 2023 lalu, maka penyusunan aturan turunan dari implementasi UU diperlukan pihak terkait.
Sehubungan hal itu, Mohammad Syahril selaku Juru Bicara Kementerian Kesehatan memastikan bahwa proses penyusunan aturan akan dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan partisipasi publik yang seluas-luasnya.
Infokom DPP PPNI - Kementerian Kesehatan RI telah berupaya untuk mempermudah dalam pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) usai Undang Undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan disahkan.
Untuk itulah pengurusan STR Tenaga Medis (Named) dan Tenaga Kesehatan (Nakes) kini semakin mudah, cepat, dan transparan. Pada saat ini pengurusan STR cukup dilakukan sebanyak satu kali dan berlaku seumur hidup melalui portal SATUSEHAT SDMK.
“Saya berbicara dengan teman-teman di Papua. Sulit dan mahal sekali mereka untuk mengurus ini karena kendala transportasi. Jadi dengan adanya izin yang sekali seumur hidup dan pengurusan via online akan sangat membantu. Bukan hanya dari sisi biaya tapi juga dari segi waktu,” jelas Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin.
Infokom DPP PPNI - Kementerian Kesehatan sudah berupaya untuk membantu bagi Tenaga Medis (Named) dan Tenaga Kesehatan (Nakes) dalam mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR).
Untuk itulah penerbitan STR seumur hidup bagi Named dan Nakes kini lebih mudah dilakukan melalui portal SATUSEHAT. Melalui mekanisme ini proses perizinan praktik dokter didorong lebih cepat, transparan dan komprehensif.
Upaya ini diperkuat dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Infokom DPP PPNI - Melalui berbagai cara dilakukan pemerintah dan pihak terkait dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan terutama penyediaan obat-obatan
Sehubungan hal itu, kemandirian vaksin dalam negeri menjadi salah satu upaya pemerintah dalam transformasi kesehatan, khususnya pada pilar ketiga. Antara lain dengan menjalin koordinasi lintas sektor untuk jejaring riset, transfer teknologi dan kerja sama global untuk inovasi.
Sebagai implementasi, Indonesia melalui Bio Farma, telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) untuk percepatan penanggulangan pandemi pada 19 September 2023. Kolaborasi ini diharapkan akan meningkatkan akses vaksin yang lebih merata yang diperlukan untuk penanggulangan pandemi di masa mendatang.
Infokom DPP PPNI - Intervensi gratitude efektif dalam meningkatkan kualitas hidup ODHA (Esti, Rohman, Ninik, Fitrian, Widia)
Diagnosis HIV/AIDS dapat berdampak buruk pada individu, tidak hanya pada kesehatan fisik, namun juga psikologis, sosial, dan spiritual, serta dapat menurunkan kualitas hidup mereka. Spiritualitas merupakan hal penting bagi banyak orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) termasuk diantaranya adalah rasa bersyukur (gratitude).
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas intervensi gratitude terhadap kualitas hidup ODHA. Penelitian quasi experimental dengan one group pre-post test without control melibatkan 30 ODHA sesuai kriteria berpartisipasi secara sukarela melalui teknik purposive sampling.
Infokom DPP PPNI - Berbagai upaya diterapkan pemerintah untuk mengetahui data kesehatan pada masyarakat.
Kemenkes mengupayakan transformasi digitalisasi layanan kesehatan melalui SATUSEHAT, sebuah platform konektivitas data, analisis, dan layanan untuk mendukung integrasi antar aplikasi dan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).
Tentu nantinya, pasien tidak perlu berulang-ulang mengisi formulir baru saat berpindah fasyankes. Melalui SATUSEHAT, pasien juga bisa mendapatkan informasi mengenai kondisi kesehatannya secara lebih transparan.
Infokom DPP PPNI - Demi mengoptimalkan peran tenaga kesehatan di manca negara sudah dilakukan kerja sama oleh pihak terkait termasuk pemerintah Indonesia.
Penandatanganan MOU antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia dan the Deputyship of Human Resources Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi tentang Penempatan Tenaga Kesehatan Indonesia di Kerajaan Arab Saudi telah dilakukan pada tanggal 1 September 2023 di Denpasar, Bali.
Tujuan utama kerja sama ini adalah dalam rangka penempatan tenaga Kesehatan Indonesia ke Arab Saudi melalui mekanisme antar Pemerintah atau G to G. MOU ini akan memperkuat mekanisme penempatan dan perlindungan Tenaga Kesehatan Indonesia yang akan bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Kementerian Kesehatan Arab Saudi.
Infokom DPP PPNI - Kondisi polusi udara yang menyelimuti wilayah Indonesia menjadi perhatian bagi pemerintah pusat maupun daerah.
Adapun upaya sektor kesehatan dalam menangani polusi udara di Indonesia, yaitu pemantauan kualitas udara, dan penurunan risiko dan dampak kesehatan. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin dalam rapat terbatas di Istana Negara, Senin (28/8/2023).
Kementerian Kesehatan menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menangani penyakit yang disebabkan polusi udara, khususnya di wilayah Jabodetabek.
