Menkes Apresia Pemda Maluku Utara, Turunkan Angka Penderira DBD

Infokom DPP PPNI - Saat memperingati Hari Malaria Sedunia tahun 2019, Kementerian Kesehatan RI bersama Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat, mengadakan kegiatan Jambore Kader Fasilitator PLA (Participatory Learning and Action) Malaria Desa Tingkat Provinsi Maluku Utara, dengan tema “Bebas Malaria, Prestasi Bangsa”.

Kegiatan Jambore yang dilaksanakan mulai dari tanggal 31 Maret hingga 4 April 2019, di area Lapangan Sasadu Lamo, Desa Acango, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, Maluku Utara, dihadiri lebih dari 350 kader PLA malaria desa yang sudah terlatih di 527 desa yang tersebar di 10 Kab/Kota di seluruh Provinsi Maluku Utara.

Dalam hal ini, Pemerintah Maluku Utara memiliki perhatian khusus terhadap pencapaian percepatan penurunan malaria. Pada tahun 2013, Provinsi Maluku Utara masih masuk ke dalam zona merah malaria, dengan angka kasus lebih dari 5/1000 penduduk di kawasan timur Indonesia bersama Papua, Papua Barat dan NTT. Angka tersebut masih jauh dari standar SDG’s yang ditetapkan, yaitu mengendalikan malaria menjadi kurang dari 1/1000 penduduk. 

Namun, dengan gencarnya intervensi pemerintah yang melibatkan seluruh stakeholders termasuk masyarakat sebagai kader, angka malaria berhasil ditekan.

Dari data yang disampaikan dalam sambutan Gubernur Maluku Utara yang diwakili oleh Asisten 2 Setda Prov. Maluku Utara, Anwar Husein, S.Pd, M.Si, menyebutkan bahwa pada tahun 2014 s.d 2019, Prov. Malut, kasus malaria turun secara signifikan, dari 4.451 kasus menjadi 557 kasus.

“Ini merupakan salah satu kebanggaan dan apresiasi untuk semua yang terlibat dalam percepatan penuruan malaria”, ungkap Anwar.

Lebih lanjut Anwar menerangkan bahwa dari 10 Kab/Kota, sudah 8 Kab/Kota dengan angka kasus malaria sudah dibawah 1/1000 penduduk. Saat ini tersisa 2 Kabupaten lagi yang masih diatas 1/1000 penduduk yaitu Halmahera Timur dan Kab. Taliabo, namun kedua Kabupaten tersebut akan kita turunkan juga dengan cepat, untuk itulah tujuan jambore kader malaria dilaksanakan.

“Diharapkan, jambore ini dapat dijadikan momen bagi masyarakat (kader) untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antar desa, sehingga keberhasilan yang dicapai antara satu desa dengan desa lainnya dalam menanggulangi malaria bisa semakin merata” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan RI, Prof. Nila F Moeloek, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Prov. Maluku Utara karena telah berhasil menurunkan angka malaria. Menkes menilai bahwa hal tersebut tidaklah mudah, karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu adanya dukungan dari banyak pihak, khususnya masyarakat sebagai kader.

“Jika Maluku Utara saja dengan gugus pulau yang tidak mudah dan geografis yang sulit, tapi bisa melakukan upaya untuk mengeliminasi malaria, seharusnya dapat memacu daerah lain yang memiliki akses lebih mudah untuk segera mengeliminasi malaria dan saya rasa ini layak untuk diberikan apresiasi dunia” tegas Menkes Nila.

Bentuk dukungan dari masyarakat pun sangat baik menurut Menkes Nila, adanya kesadaran dari masyarakat, dapat membantu percepatan penurunanya, tentu ini perlu diapresiasi juga karena masyarakat Maluku Utara melakukan suatu gerakan untuk menekan angka malaria, ada inovasi yang dipikirkan oleh masyarakat, yaitu dengan menanam tanaman anti nyamuk, untuk mengurangi ancaman malaria.

“Sebetulnya kan ini cukup sederhana dan mudah, manusia itu suka bunga, sedangkan nyamuk tidak suka bunga dan manusia tidak suka nyamuk, itu artinya kita tanam saja bunga yang banyak untuk mengusir nyamuk yang nakal,” ungkap Menkes.

Untuk itu, tahun ini Prov. Maluku Utara melalui Kota Ternate, sudah siap dinilai untuk eliminasi malaria, hasil pencapaian yang diraih ini merupakan bentuk dukungan lapisan masyarakat melalui kader dan pemerintah yang bersinergi untuk mensukseskan program kesehatan.

Di acara jambore kali ini turut dihadiri oleh Bupati Halmahera Barat, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI serta Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI. (IR)

Sumber : Foto dan berita dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI.