Mahasiswa Abdi Nusantara Jakarta Ajak Wakil Rakyat, Peduli Masalah Perawat <p> <a href="" class="thickbox" title="" ><img src="" alt="" /> </a> <p style="text-align: justify;"> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Infokom DPP PPNI – Permasalahan perawat hingga kini tak ada hentinya dan cara penyelesainnya masih saja terhambat. Berbagai cara telah dilakukan profesi perawat untuk mengungkapkan masalah yang dihadapi. Dengan cara pendekatan kepada wakil rakyat yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diharapkan mendapatkan solusi terbaik mengenai masalah perawat.<span style="mso-spacerun: yes;">  </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Dengan mengamati berbagai permasalahan perawat yang ada, membuat para mahasiswa ekstensi dan regular Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Abdi Nusantara Jakarta merasa prihatin terhadap problema yang ada.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Melalui inisiatif bersama para calon perawat dan perawat yang sedang menimba ilmu di kampus perjuangan perawat tersebut beraudiensi kepada DR.Hj. Fahira Idris, SE,MH selaku ketua komite III DPD RI yang membidangi masalah kesehatan dan ketenagakerjaan.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Saat ditemui di Rumah Aspirasi Jl. H. Saabun No. 20 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan. Para mahasiswa mencurahkan keinginannya agar profesi perawat mendapatkan hak-hak yang setara dari sisi perlindungan hukum dan HAM bagi perawat sehingga tidak ada lagi memandang perawat adalah sub ordinat dari profesi lainya, kesejahteraan yang memadai, dan kemudahan uji kompetensi secara proporsional.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Kehadiran para mahasiswa juga meminta kepada Fahira Idris untuk hadir sebagai narasumber dalam seminar nasional hukum keperawatan, yang akan diselenggarakan 01 September 2018 mendatang di gedung Balai Yos Sudarso, Kantor Walikota Jakarta utara.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Selain Fahira Idris, para mahasiswa dijadwalkan juga mengundang sebagai narasumber untuk kegiatan seminar tersebut, diantaranya Ketua Komisioner KOMNAS HAM, Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadilah, SKp,SH,M.Kep, Wakil Ketua Badan Bantuan Hukum PPNI Dr. Mahli Riadi, SH,MH, Majelis Kehormatan Etik Keperawatan DPP PPNI Prof.DR. Galang Asmara, SH,MH.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Seminar yang akan datang mengusung tema <strong><span style="font-family: ">Perlindungan hukum bagi perawat dalam menjalankan tugas dan profesi</span></strong><em><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: ">.</span></strong></em><em><span style="font-family: "> </span></em>Tema tersebut dapat memberikan pencerahan bagi mahasiswa perawat dan perawat itu sendiri bahkan bagi seluruh tenaga kesehatan lainya agar dalam berpraktik memahami hak dan kewajibannya masing-masing, yang terlebih penting adalah tidak perlu takut dalam memberikan asuhan kepada klien. Tentunya sepanjang berpegang teguh kepada regulasi dan kode etik profesi.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Dalam hal ini Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jakarta Utara tentu mengapresiasi dan mendukung rencana seminar nasional tersebut terlebih menjadi suatu kehormatan diadakan di wilayah jakarta utara.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Setelah melakukan audiensi, melalui pesan tertulisnya, Rabu (1/8/2018) H. Maryanto, AMK yang dipercaya menjadi ketua panitia seminar menyampaikan out put lainnya yang diharapkan adalah agar masyarakat perawat, mahasiswa, dan tenaga kesehatan lain dapat menyampaikan aspirasi kepada ketua komite III DPD RI yang menjadi salah satu narasumber nantinya.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Ketua DPD PPNI Jakarta Utara ini menerangkan bahwa perlunya diketahui juga di daerah-daerah lain masih banyak perawat yang digaji berdasarkan belas kasian profesi lainnya, bahkan nol rupiah pun masih ada, semua perawat lakukan demi pengabdiannya.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Ia pun menjelaskan masih adanya sejumlah 81.181 perawat honor seluruh Indonesia yang perlu mendapat perhatian, termasuk perawat swasta menerima gaji masih di bawah UMP. Ia menghimbau, agar jangan jadikan perawat menjadi warga kelas dua di republik ini, dimana antara hak dan kewajiban semestinya dapat berbanding lurus. (IR)</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Sumber : Ketua DPD PPNI Jakarta Utara</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> </p> <p> </p> </p>

Mahasiswa Abdi Nusantara Jakarta Ajak Wakil Rakyat, Peduli Masalah Perawat

 

Infokom DPP PPNI – Permasalahan perawat hingga kini tak ada hentinya dan cara penyelesainnya masih saja terhambat. Berbagai cara telah dilakukan profesi perawat untuk mengungkapkan masalah yang dihadapi. Dengan cara pendekatan kepada wakil rakyat yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diharapkan mendapatkan solusi terbaik mengenai masalah perawat.   

Dengan mengamati berbagai permasalahan perawat yang ada, membuat para mahasiswa ekstensi dan regular Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Abdi Nusantara Jakarta merasa prihatin terhadap problema yang ada.

Melalui inisiatif bersama para calon perawat dan perawat yang sedang menimba ilmu di kampus perjuangan perawat tersebut beraudiensi kepada DR.Hj. Fahira Idris, SE,MH selaku ketua komite III DPD RI yang membidangi masalah kesehatan dan ketenagakerjaan.

Saat ditemui di Rumah Aspirasi Jl. H. Saabun No. 20 Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan. Para mahasiswa mencurahkan keinginannya agar profesi perawat mendapatkan hak-hak yang setara dari sisi perlindungan hukum dan HAM bagi perawat sehingga tidak ada lagi memandang perawat adalah sub ordinat dari profesi lainya, kesejahteraan yang memadai, dan kemudahan uji kompetensi secara proporsional.

Kehadiran para mahasiswa juga meminta kepada Fahira Idris untuk hadir sebagai narasumber dalam seminar nasional hukum keperawatan, yang akan diselenggarakan 01 September 2018 mendatang di gedung Balai Yos Sudarso, Kantor Walikota Jakarta utara.

Selain Fahira Idris, para mahasiswa dijadwalkan juga mengundang sebagai narasumber untuk kegiatan seminar tersebut, diantaranya Ketua Komisioner KOMNAS HAM, Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadilah, SKp,SH,M.Kep, Wakil Ketua Badan Bantuan Hukum PPNI Dr. Mahli Riadi, SH,MH, Majelis Kehormatan Etik Keperawatan DPP PPNI Prof.DR. Galang Asmara, SH,MH.

Seminar yang akan datang mengusung tema Perlindungan hukum bagi perawat dalam menjalankan tugas dan profesi. Tema tersebut dapat memberikan pencerahan bagi mahasiswa perawat dan perawat itu sendiri bahkan bagi seluruh tenaga kesehatan lainya agar dalam berpraktik memahami hak dan kewajibannya masing-masing, yang terlebih penting adalah tidak perlu takut dalam memberikan asuhan kepada klien. Tentunya sepanjang berpegang teguh kepada regulasi dan kode etik profesi.

Dalam hal ini Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jakarta Utara tentu mengapresiasi dan mendukung rencana seminar nasional tersebut terlebih menjadi suatu kehormatan diadakan di wilayah jakarta utara.

Setelah melakukan audiensi, melalui pesan tertulisnya, Rabu (1/8/2018) H. Maryanto, AMK yang dipercaya menjadi ketua panitia seminar menyampaikan out put lainnya yang diharapkan adalah agar masyarakat perawat, mahasiswa, dan tenaga kesehatan lain dapat menyampaikan aspirasi kepada ketua komite III DPD RI yang menjadi salah satu narasumber nantinya.

Ketua DPD PPNI Jakarta Utara ini menerangkan bahwa perlunya diketahui juga di daerah-daerah lain masih banyak perawat yang digaji berdasarkan belas kasian profesi lainnya, bahkan nol rupiah pun masih ada, semua perawat lakukan demi pengabdiannya.

Ia pun menjelaskan masih adanya sejumlah 81.181 perawat honor seluruh Indonesia yang perlu mendapat perhatian, termasuk perawat swasta menerima gaji masih di bawah UMP. Ia menghimbau, agar jangan jadikan perawat menjadi warga kelas dua di republik ini, dimana antara hak dan kewajiban semestinya dapat berbanding lurus. (IR)

 

Sumber : Ketua DPD PPNI Jakarta Utara