Anggaran Kemenkes 2023 Terbagi Jadi Enam Prioritas Sejalan Transformasi Kesehatan

Infokom DPP PPNI - Menjelang akhir tahun 2022 Kementerian Kesehatan telah mempersiapkan Anggaran dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun selanjutnya.

Kementerian Kesehatan di tahun 2023 berfokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan. Berkaitan hal itu tercermin dalam fokus Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara tahun 2023.

“Yang terjadi di Kemenkes adalah prioritas kita sudah bergeser yang tadinya ke penanganan pandemi, sekarang kembali untuk fokus ke meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat,”ungkap Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin saat memberikan Keterangan Pers di Istana Negara, Kamis (1/12/2022).

Adapun anggaran Kementerian Kesehatan terbagi menjadi enam prioritas yang sejalan dengan transformasi kesehatan yang saat ini sedang diusung oleh Kementerian Kesehatan.

“Prioritas pertama pada Program yang sifatnya promotif preventif seperti revitalisasi puskesmas, posyandu. Salah satu prioritas Kemenkes yaitu menjaga agar masyarakat tetap sehat bukan mengobati orang sakit,” kata Menkes.

Prioritas yang kedua, melalui restrukturisasi dari rumah sakit di seluruh Indonesia dengan bersinergi dengan pemerintah daerah, dan Institusi lain yang memiliki pelayanan rumah sakit seperti TNI dan POLRI.

“Khususnya ke penyakit yang burden of diseasenya yang menyebabkan kematian dan biaya paling tinggi, yaitu jantung stroke, dan kanker,” ujar Menkes.

Prioritas ketiga membangun sistem ketahanan kesehatan dengan bekerjasama dengan kementerian perindustrian untuk membangun industri kesehatan. Tujuannya mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama dalam bersiap menghadapi pandemi

Prioritas keempat melalui pengembangan kecukupan sumber daya manusia kesehatan, termasuk bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan kementerian Agama untuk memastikan tenaga kesehatan khususnya dokter, dan dokter spesialis cukup. Salah satunya melalui program pemberian beasiswa pendidikan kedokteran yang lebih banyak.

Prioritas kelima dengan memperbaiki sistem pembiayaan kesehatan untuk menjamin pembiayaan kesehatan yang tersedia, cukup, berkelanjutan, dan dengan alokasi yang adil, termasuk juga pembiayan PBI JKN.

Prioritas keenam lanjut Menkes, dengan menjadikan program kesehatan masa depan berbasis bioteknologi, information teknologi, artificial intelegent, dan semua teknologi kesehatan baru.

Menkes menuturkan dalam tiga tahun terkakhir, secara nominal anggaran Kementerian Kesehatan mengalami penurunan, namun tidak mengurangi esensi dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini merupakan cerminan anggaran tepat guna.

“Kita lakukan integrasi dengan kementerian/lembaga lain. Contohnya posyandu, kita duduk dengan Kemendagri dan Kemendes, agara revitalisasi posyandu khususnya untuk memberikan layanan kesehatan ke masyarakat tidak semuanya anggarannya dari kita, tapi diintegrasikan dengan anggaran kementerian desa, dalam negeri dalam bentuk APBD, APBS,” jelas Menkes.

APBN Kementerian Kesehatan tahun 2023 mencapai Rp85,5 triliun dari Rp178,7 Triliun total anggaran kesehatan, atau sebesar 47,8%. Di dalamnya termasuk anggaran untuk pembayaran iuran JKN bagi 96,8 juta jiwa peserta PBI sebesar Rp46,5 triliun.

Rincian anggaran Kesehatan dimaksud meliputi:

Rp5,9 triliun (7,0%) untuk Transformasi Layanan Primer
Rp18,4 triliun (21,5%) untuk Transformasi Layanan Rujukan
Rp1,4 triliun (1,6%) untuk Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan
Rp46,6 triliun (54,5%) untuk Transformasi Pembiayaan Kesehatan
Rp3,8 triliun (4,4%) untuk Transformasi SDM Kesehatan
Rp0,5 triliun (0,5%) untuk Transformasi Teknologi Kesehatan
Rp8,9 triliun (10,4%) untuk kegiatan rutin dan dukungan manajemen.

Kementerian Kesehatan juga berperan dalam menentukan pemanfaatan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Bidang Kesehatan Tahun 2023 sesuai transformasi kesehatan, dengan total anggaran Rp51,7 triliun, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik, dan Specific Grant Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan.

DAK Fisik sebesar Rp12,9 Triliun dialokasikan untuk pembangunan, rehabilitasi, dan pemenuhan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan. Sementara DAK Non Fisik sebesar Rp12,7 Triliun dialokasikan untuk biaya operasional puskesmas, pemenuhan obat esensial dan bahan medis habis pakai serta peningkatan kinerja tenaga kesehatan dan kader.

Sebanyak Rp26 Triliun dialokasikan untuk spesific grant Dana Alokasi Umum yang diarahkan untuk prioritas pemenuhan layanan primer dan rujukan. (IR)

Sumber : Berita & foto dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kemenkes RI