Menkes Melantik Pejabat Eselon 2 Kemenkes

Infokom DPP PPNI - Pergantian dan rotasi bagi pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan RI dilakukan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik di masyarakat.  

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin melantik sejumlah pejabat eselon 2 Kementerian Kesehatan pada Senin (11/10/2021) di gedung Kemenkes, Jakarta. Dengan dilantiknya pejabat-pejabat tersebut Menkes mengharapkan rumah sakit vertikal Kemenkes bisa jadi rujukan Asia Tenggara.

Pejabat yang telah dilantik kebanyakan bertugas di rumah sakit vertikal Kemenkes. Hal tersebut merupakan salah satu upaya Menkes untuk menjadikan rumah sakit vertikal sebagai RS rujukan Asia Tenggara.

Ada 10 pejabat yang dilantik, antara lain :

1. Drs. Bayu Teja Muliawan, S.H, M.Pharm, MM.Apt sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

2. dr. Kalsum Komaryani, MPPM sebagai Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.

3. drg. Saraswati, MPH sebagai Direktur Utama RSUP Dr . Johannes Leimena, Ambon.

4. Dr. dr. Agus Dwi Susanto, Sp.P(K) sebagai Direktur Utama RSUP Persahabatan Jakarta.

5. Prof. Dr. dr. Syafri Kamsul Arif, Sp.An- KIC, KAKV sebagai Direktur Utama RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo, Makassar.

6. dr. Cut Putri Arianie, M.H.Kes. sebagai Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

7. Dr. dr Nina Kemala Sari,  Sp.PD-KGer sebagai Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang RSUP Persahabatan, Jakarta.

8. drg. Maya Marinda Mountain, M.Kes sebagai Direktur Perencanaan Organisasi dan Umum RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Jakarta.

9. Drs. Ec. Subur, M, Si sebagai Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara RS Mata Cicendo, Bandung.

10. Ayi Wagiati Sari, SE, MM sebagai Direktur Perencanaan Keuangan dan Barang Milik Negara RS Ortopedi Prof. Dr. R. Suharso, Surakarta.

Menkes Budi mengatakan rumah sakit vertikal ini adalah salah satu komponen besar dari reformasi kesehatan kedua yaitu transformasi di pelayanan.

“Saya mempunyai harapan yang tinggi ke rumah sakit –  rumah sakit milik pemerintah. Saya tidak akan bosan mengulangi harapan dan cita-cita saya agar rumah sakit – rumah sakit vertikal benar-benar menjadi rujukan di Asia Tenggara,” kata Menkes dalam acara pelantikan, Senin (11/10).

Menkes menjelaskan nantinya tidak ada warga Indonesia yang berobat ke luar negeri. Menkes Budi mengaku sering mendengar tanggapan masyarakat bahwa dokter – dokter jarang ada di rumah sakit pada waktu memberikan pelayanan, sehingga orang-orang Indonesia lebih senang ke Malaysia atau ke Thailand karena dokternya lebih attensive terhadap pasien.

Tak hanya itu, antrean yang panjang dan kualitas perawatan kurang bagus menjadi faktor lain sebagian masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri.

“Selama masih banyak orang yang berobat ke luar negeri dan tidak dirawat di rumah sakit vertikal kita, itu menunjukkan bahwa kualitas pelayanan medis maupun pelayanan non medis di rumah sakit vertikal kita belum sesuai dengan harapan saya,” ucap Menkes.

Semua rumah sakit vertikal, tambah Menkes, harus bisa menjadi rujukan Asia Tenggara. Karena itu layanan medis dan non medis harus bisa dibuktikan dengan banyaknya hasil-hasil riset dan kerja sama yang dilakukan.

Menkes meminta rumah sakit – rumah sakit vertikal bukan hanya mengurusi BPJS Kesehatan, juga harus melakukan penelitian – penelitian medis untuk Jurnal Internasional.

“Jadi harapan saya kalau saya lebih sering melihat di jurnal – jurnal internasional terkemuka ada nama-nama dokter Rumah Sakit vertikal Indonesia,” tutur Menkes. (IR)

Sumber : Berita & foto dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI