Home | PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

Ketua DPD PPNI Tapanuli Utara : Dukung Perjuangan GNPHI, Jika Perawat Honor Mogok, Bisa Lumpuh Pelayanan Kesehatan <a href="" class="thickbox" title="" ><img src="" alt="" /> </a> Infokom DPP PPNI - Langkah yang diambil oleh Gerakan Nasional Perawat Nasional Indonesia (GNPHI) untuk memperjuangkan kesejahteraan rekan sejawatnya belum menghasilkan titik terangnya. Rembug nasional yang diikuti perwakilan GNPHI yang sudah terbentuk di daerah menjadi momentum perjuangan perawat honorer untuk menyatukan sikap dalam perjuangan selanjutnya. Tindakan dan upaya yang dilakukan GNPHI setidaknya perlu mendapat dukungan dari PPNI yang berada pada level Provinsi (DPW) maupun Kota/kabupaten (DPD). Kehadiran pendamping maupun dukungan PPNI yang ada di daerah menjadi keinginan anggota dan pengurus GNPHI. Masih adanya keraguan yang dirasakan pengurus PPNI di daerah akan menyurutkan perjuangan yang telah dirintis selama ini. Beberapa faktor yang mungkin masih terganjal untuk mendukung sepenuhnya perjuangan GNPHI. Namun tak semuanya pengurus PPNI di suatu daerah yang tidak peduli dengan GNPHI. Ini telah terbukti dengan kehadiran pengurus PPNI di Sumatera Utara yang notabene seorang PNS. “Saya mewakili sekaligus mendampingi anggota saya dari DPD PPNI Tapanuli Utara. Kebetulan saya seorang PNS, jabatan saat ini saya menjadi kepala bidang dan sudah golongan IV. Tentunya kalau kita sudah masuk ke organisasi, maka kita sudah dapat membedakan antara organisasi dan kepegawaian. Jadi pada saat saya datang kesini, saya merasakan seperti perawat, bukan PNS. Saya merasakan hal sama, karena mereka adalah anggota dari organisasi perawat PPNI dan juga anggota dikedinasan saya,” ungkap Pastrida Simamora, S.Kep, M.Kes di sela-sela acara Rembug Nasional di Gedung Joeang Jakarta, Rabu (28/3/2018). Ketua DPD PPNI Kabupaten Tapanuli Utara ini mengatakan perjuangan GNPHI perlu mendapat dukungan dari semua pihak terutama dari OP PPNI. “Harapan kedepannya, semua ikut berpartisipasi dan mendukung karena kita semua satu. Kita di bawah organisasi PPNI yang merupakan wadah untuk mempersatukan kita semua. Kita harus merasakan hal dan tekad yang sama untuk memperjuangkan kesejahteraan perawat. Pendapatan atau gaji yang diterima oleh perawat PNS dengan perawat honorer maupun Tenaga Kesehatan Sukarela (TKS) sangat jauh sekali perbedaannya dan tidak manusia,” tegas Pastrida. Dia juga menginginkan pendapatan atau gaji perawat agar ditingkatkan dan kesenjangan selama ini jangan didiamkan, nanti akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. “Untuk memperjuangkan menjadi PNS memang tidak mudah, setidaknya kita perjuangkan bagaimana pendapatan mereka bisa sama, dikarenakan beban kerjanya sama bahkan mungkin lebih besar beban perawat honor dari pada yang PNS. Di tempat saya mungkin sama dengan tempat yang lainnya, bahwa jumlah perawat honor ataupun TKS lebih besar dari yang PNS. Jadi harus waspada, kalau perawat yang tidak PNS mogok kerja, bisa lumpuh pelayanan kesehatan,” imbuhnya. (IR)

Ketua DPD PPNI Tapanuli Utara : Dukung Perjuangan GNPHI, Jika Perawat Honor Mogok, Bisa Lumpuh Pelayanan Kesehatan

Infokom DPP PPNI - Langkah yang diambil oleh Gerakan Nasional Perawat Nasional Indonesia (GNPHI) untuk memperjuangkan kesejahteraan rekan sejawatnya belum menghasilkan titik terangnya. Rembug nasional yang diikuti perwakilan GNPHI yang sudah terbentuk di daerah menjadi momentum perjuangan perawat honorer untuk menyatukan sikap dalam perjuangan selanjutnya. Tindakan dan upaya yang dilakukan GNPHI setidaknya perlu mendapat dukungan dari PPNI yang berada pada level Provinsi (DPW) maupun Kota/kabupaten (DPD).

Kehadiran pendamping maupun dukungan PPNI yang ada di daerah menjadi keinginan anggota dan pengurus GNPHI. Masih adanya keraguan yang dirasakan pengurus PPNI di daerah akan menyurutkan perjuangan yang telah dirintis selama ini. Beberapa faktor yang mungkin masih terganjal untuk mendukung sepenuhnya perjuangan GNPHI. Namun tak semuanya pengurus PPNI di suatu daerah yang tidak peduli dengan GNPHI. Ini telah terbukti dengan kehadiran pengurus PPNI di Sumatera Utara yang notabene seorang PNS.

“Saya mewakili sekaligus mendampingi anggota saya dari DPD PPNI Tapanuli Utara. Kebetulan saya seorang PNS, jabatan saat ini saya menjadi kepala bidang dan sudah golongan IV. Tentunya kalau kita sudah masuk ke organisasi, maka kita sudah dapat membedakan antara organisasi dan kepegawaian. Jadi pada saat saya datang kesini, saya merasakan seperti perawat, bukan PNS. Saya merasakan hal sama, karena mereka adalah anggota dari organisasi perawat PPNI dan juga anggota dikedinasan saya,” ungkap Pastrida Simamora, S.Kep, M.Kes di sela-sela acara Rembug Nasional di Gedung Joeang Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Ketua DPD PPNI Kabupaten Tapanuli Utara ini mengatakan perjuangan GNPHI perlu mendapat dukungan dari semua pihak terutama dari OP PPNI. “Harapan kedepannya, semua ikut berpartisipasi dan mendukung karena kita semua satu. Kita di bawah organisasi PPNI yang merupakan wadah untuk mempersatukan kita semua. Kita harus merasakan hal dan tekad yang sama untuk memperjuangkan kesejahteraan perawat. Pendapatan atau gaji yang diterima oleh perawat PNS dengan perawat honorer maupun Tenaga Kesehatan Sukarela (TKS) sangat jauh sekali perbedaannya dan tidak manusia,” tegas Pastrida.

Dia juga menginginkan pendapatan atau gaji perawat agar ditingkatkan dan kesenjangan selama ini jangan didiamkan, nanti akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. “Untuk memperjuangkan menjadi PNS memang tidak mudah, setidaknya kita perjuangkan bagaimana pendapatan mereka bisa sama, dikarenakan beban kerjanya sama bahkan mungkin lebih besar beban perawat honor dari pada yang PNS. Di tempat saya mungkin sama dengan tempat yang lainnya, bahwa jumlah perawat honor ataupun TKS lebih besar dari yang PNS. Jadi harus waspada, kalau perawat yang tidak PNS mogok kerja, bisa lumpuh pelayanan kesehatan,” imbuhnya. (IR)

Ketua DPD PPNI Tapanuli Utara : Dukung Perjuangan GNPHI, Jika Perawat Honor Mogok, Bisa Lumpuh Pelayanan Kesehatan

Related News