4 Pesan Satgas Covid-19 Jelang Pilkada 9 Desember 2020

Infokom DPP PPNI - Dalam menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, untuk itulah Satgas Penanganan Covid-19 berharap pilkada serentak jangan menjadi ajang penularan baru atau bahkan membuat klaster baru Covid-19.

Dalam hal ini juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan 4 pesan penting untuk pelaksanaan pilkada dalam masa pandemi Covid-19.

"Dalam keadaan pandemi, tentunya pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum (pemilu) tidak bisa dilakukan secara normal," ucap Wiku Adisasmito saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, yang dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (3/12/2020). 

Pada kesempatan ini Satgas Penanganan Covid-19 menyampaikan 4 pesan penting, yang pertama yaitu masyarakat sebagai pemilih harus menyadari pentingnya peran kepala daerah untuk membawa masing-masing daerah bangkit dari Covid-19. Pilihlah pemimpin yang menaati aturan-aturan terkait protokol kesehatan saat berkampanye, karena dapat menjadi cerminan tanggung jawab pemimpin kedepannya. 

"Saya berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya memiliki pemimpin yang bertanggung jawab dan memiliki kapasitas serta komitmen untuk memimpin daerah di tengah masa pandemi," ungkapnya.  

Pesan kedua, masyarakat diminta selalu mematuhi protokol kesehatan selama gelaran pilkada 2020 berlangsung, karena jangan sampai pilkada ini berkontribusi terhadap peningkatan kasus atau menjadi klaster baru penularan.

"Gelaran pilkada dapat berlangsung aman apabila semua pihak disiplin protokol kesehatan serta mengikuti aturan yang ditetapkan KPU," tutur Wiku. 

Pesan ketiga, kepada para calon pemimpin di daerah, manfaatkanlah sisa dua hari masa kampanye ini dengan baik dan jangan lelah mengkampanyekan pentingnya pilkada yang aman dan bebas Covid-19.

"Bersikaplah dengan penuh tanggungjawab dan jangan melakukan kegiatan kampanye yang memicu kerumunan," harapnya.  

Adapun pesan keempat, terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah, segera ambil tindakan yang tegas apabila ditemukan calon kepala daerah yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Bawaslu diminta berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 daerah untuk segera membubarkan kegiatan kampanye yang menimbulkan kerumunan. 

Selanjutnya, antisipasi mencegah lonjakan kasus Covid-19 sejauh ini sudah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) jelang pilkada. KPU sendiri telah merumuskan aturan protokol kesehatan yang wajib dijalankan oleh penyelenggara pemilu, yaitu melakukan testing kepada petugas yang nanti akan bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memastikan petugas pelaksana sehat dan bebas Covid-19. 

Untuk itulah pada TPS-TPS akan disiapkan tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Petugas pemilih juga diwajibkan memakai masker, menjaga jarak dan mengatur kedatangan pemilih sehingga dapat menghindari terjadinya kerumunan. Setiap pemilih sebelum memasuki TPS akan diperiksa suhu tubuhnya guna memastikan kesehatannya, dan sebelum hari pelaksanaan harus dilakukan simulasi yang diawasi Satgas Covid-19. 

Wiku juga merujuk pada data dari Our World in Data dan penelitian oleh Council of Foreign Relation pada September 2020. Hasil penelitian, beberapa negara yang menyelenggarakan pemilu tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kenaikan kasus positif Covid-19. Diantaranya Kroasia, Republik Dominika, Malawi, Maladonia Utara, Korea Selatan, Trinidad dan Tobago di wilayah kepulauan Karibia. 

Meski demikian beberapa negara seperti Belarus, Polandia, Serbia dan Singapura menunjukkan tren peningkatan kasus setelah pemilu. (IR)

Sumber :  covid19.go.id/berita/4-pesan-penting-satgas-covid-19-menjelang-pilkada/Kominfokom RI