News Archive
- 01 November 2021 21:10:43 Nakes Tak Perlu Kembalikan Insentif Yang Kelebihan Dibayar
Infokom DPP PPNI - Sehubungan dengan insentif yang sudah terbayarkan lebih kepada tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 sudah mendapatkan penjelesannya.
Dalam hal ini Pemerintah memutuskan untuk tidak menarik kelebihan pembayaran insentif Nakes yang telah dibayarkan di tahun 2021, namun menghitungnya sebagai Kompensasi untuk insentif lanjutan hingga kelebihan pembayaran terpenuhi.
“Keputusan yang kami ambil dari diskusi bersama teman-teman Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI adalah tidak menarik kembali kelebihan transfer ini, akan tetapi akan melakukan kompensasi” ungkap Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers bersama Ketua BPK Agung Firman Sampurna, di Kantor BPK, Senin (1/11/2021).
- 29 Oktober 2021 17:16:22 Pemerintah Berkomitmen Terus Menurunkan Kasus Covid-19
Infokom DPP PPNI - Dalam menjaga situasi pandemi yang mulai terkendali atas peran dan keterlibatan masyarakat serta peraturan-peraturan yang ditetapkan Pemerintah Indonesia.
Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmidzi menegaskan komitmen Pemerintah untuk terus menurunkan kasus Covid-19. Hal ini dilakukan melalui evaluasi penerapan level PPKM di seluruh wilayah Indonesia secara berkala.
Saat ini situasi di Indonesia baik di tingkat nasional maupun provinsi secara umum terjadi penurunan tren kasus baru mingguan sebesar 23%. Selain itu juga terjadi penurunan jumlah kematian sebesar 16% dibandingkan dengan minggu sebelumnya.
- 28 Oktober 2021 21:02:52 Keterlambatan Suntikan Kedua Vaksin Covid-19 Tak Bermasalah
Infokom DPP PPNI - Berdasarkan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan para ahli, dibutuhkan penyuntikan dua dosis vaksin Covid-19 bagi setiap individu guna menciptakan kekebalan tubuh yang optimal. Rentang waktu penyuntikan dosis pertama dan dosis kedua, serta dosis pemberian vaksin berbeda-beda sesuai dengan rekomendasi untuk setiap jenis vaksin yang digunakan.
Vaksinasi merupakan salah satu upaya penting dalam penekanan laju penyebaran virus. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan laju vaksinasi yang saat ini berada di angka 1 juta-1,25 juta setiap harinya. Namun, tidak menutup kemungkinan terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan vaksinasi, termasuk untuk penyuntikan dosis kedua yang saat ini sedang terjadi di beberapa daerah dikarenakan ketersediaan vaksin.
Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan RI dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan meskipun pemerintah terus mempercepat pelaksanaan vaksinasi, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi tantangan di tengah jalan, misalnya terkait dengan ketersediaan vaksin. Ada beberapa daerah yang terlambat menerima vaksin untuk penyuntikan dosis kedua.
- 27 Oktober 2021 21:30:23 Mantap! Harga Pemeriksaan RT-PCR Jadi 275 Ribu Untuk Jawa-Bali
Infokom DPP PPNI – Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dalam upaya menurunkan harga pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).
Sehubungan dengan hal itu, Kementerian Kesehatan kembali melakukan evaluasi mengenai batasan tarif tertinggi pemeriksaan tersebut.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D,Sp.THT-KL(K), MARS mengatakan evaluasi yang dilakukan melalui perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan RT-PCR, terdiri dari komponen – komponen jasa pelayanan/SDM, komponen reagen dan bahan habis pakai (BHP), komponen biaya administrasi, Overhead, dan komponen biaya lainnya yang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini.
- 26 Oktober 2021 18:38:27 Upaya Kemenkes Menargetkan Penurunan Angka Kematian Kasus TBC
Infokom DPP PPNI - Upaya terus dilakukan Kementerian Kesehatan dalam rangka penanganan penyakit menular maupun tidak menular.
Kementerian Kesehatan menargetkan penurunan angka kasus baru TBC hingga 65 kasus per 100 ribu penduduk. Sejumlah strategi akan dilakukan Kemenkes dengan dibantu kementerian/lembaga terkait.
Data terbaru kasus TBC menunjukkan sebanyak 301 kasus per 100 ribu penduduk, dan saat ini Indonesia berada di posisi ke-3 kasus TBC terbanyak tingkat global.
Wakil Menteri Kesehatan dr. Dante Saksono Harbuwono mengatakan target 65 kasus per 100 ribu penduduk tersebut harus dicapai hingga tahun 2030.